Yogyakarta – bakinonline.com
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat kerja organisasi dan tata kelola (Ortaka) di sebuah hotel mewah di Yogyakarta pada Rabu hingga Jumat (27-29/10/2021).
Delain itu, agenda ini juga dimeriahkan kegiatan yang dinamai Outdoor Team Building pada hari terakhir, yang isinya mulai dari bersepeda hingga sarapan di Kopi Klotok.
Acara itu dimulai pukul 05.30 WIB-10.30 WIB, Star di Polsek Ngemplak, dengan bersepeda menuju Kopi Klotok, di Kapanewon Pakem. Sekitar 80 sepeda disediakan dalam kegiatan ini, Sebanyak 55 pejabat struktural KPK mengikuti kegiatan pagi tersebut, tak terkecuali Ketua KPK, Firli Bahuri.
Firli menyebut, kegiatan ini bertujuan untuk membangun kebersamaan KPK yang bangga melayani bangsa.
“Adapun alat atau pun instrumen yang kami pakai adalah olahraga bersama dengan menggowes sepeda. Filosofi sepeda itu semakin kita kayuh dia akan berjalan maju tetapi secepat apa sepeda kita atur kendalikan penyeimbangan diri,”paparnya.
Menurutnya, hal itu mendukung kebijakan pemerintah terkait dengan pertumbuhan ekonomi.
“Kalau kami datang ke sini, silakan rekan-rekan tanya pemilik, apakah ada kenaikan omzet mereka kalau kita datang.? Dan pasti itu akan sangat membantu perekonomian rakyat,” ujarnya.
Dirinya membantah, jika kunjungan ke Jogja adalah sekadar jalan-jalan. Dalam rapat Ortaka, KPK menyusun dan evaluasi bagaimana kinerja KPK selama dua tahun terakhir. Rapat di Hotel Sheraton Mustika, Kapanewon Depok itu juga menyiapkan peta jalan KPK hingga tahun 2045 nanti.
“Karena 2045 Indonesia akan masuk dalam 5 kekuatan ekonomi dunia. Karena itu KPK harus memberikan sumbangsih, memberikan peran. Saya kira itu, karena untuk memberikan peran itulah KPK menyusun roadmap KPK 2022-2045 dan tentu ada periodesasi 10 tahun, 14 tahun, dan sampai 23 tahun yang akan datang,” ungkapnya.
Menanggapi hal ini, Jaringan Anti Korupsi Yogyakarta memandang rapat kerja di hotel mewah dan sejumlah kegiatan tidak esensial lainnya sebagai hilangnya keteladanan KPK. Rapat kerja yang tergolong mewah tersebut diselenggarakan ditengah polemik kelembagaan KPK yang tak kunjung usai dan kondisi masyarakat yang masih berjuang melawan pandemi Covid-19.
Salah satu aktivis jaringan Anti Korupsi Yogyakarta, Tri Wahyu, mengatakan KPK telah menghilangkan keteladanan yang selama ini dapat dicontoh lembaga lain. KPK sebenarnya telah memiliki fasilitas gedung yang cukup representatif untuk digunakan sebagai tempat rapat kerja.
“KPK era sebelumnya menyelenggarakan rapat kerja dengan memanfaatkan fasilitas yang ada untuk memberi contoh pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien kepada lembaga lain. Apa yang dilakukan KPK sekarang dapat menjadi tolak ukur bagi lembaga lain untuk mewajarkan praktik-praktik rapat kerja di hotel mewah,” katanya.
Sebagai lembaga yang bergelut dengan nilai-nilai integritas, KPK seharusnya lebih bijak memanfaatkan anggaran ini untuk program kerja lain yang lebih strategis. Hal ini merupakan langkah mundur penanaman nilai anti korupsi karena lembaga yang menyuarakan tidak dapat menginternalisasi nilai tersebut dalam praktiknya.
(dono/resp.bkn/ad)
