Sumatra Utara – Bakinonline.com
Rapat di DPRD Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara (Sumut), berakhir ricuh. Ketua DPRD Humbahas, Ramses Lumban Gaol, sampai-sampai disiram air.
Diketahui, kericuhan itu terekam dalam video yang menjadi viral. Video viral itu menampakkan sejumlah anggota DPRD sedang melakukan rapat.
Rapat memanas ketika Ketua DPRD Humbahas, Ramses Lumban Gaol, mengetuk palu. Seorang anggota Dewan lantas berdiri mempertanyakan keputusan yang diambil Ketua DPRD Humbahas. Kemudian, sang anggotamendatangi Ketua DPRD Humbahas yang duduk di bagian depan.
“Kenapa diputuskan, kenapa diputuskan, saya ini anggota Dewan, kenapa diputuskan,” kata salah seorang anggota ke Ketua DPRD.
“Karena ada yang setuju,” jawab Ketua DPRD Humbahas.
Seorang anggota DPRD lainnya datang mendekati ketua dan meminta keputusan itu dicabut. “Cabut, cabut, cabut,” teriak anggota DPRD itu.
Tak hanya itu, anggota Dewan berbaju biru tersebut memukul meja dan menyiramkan air dari gelas ke ketua DPRD. Setelahnya, sejumlah anggota Dewan terlibat adu mulut. Sementara sejumlah anggota lainnya mencoba menenangkan suasana.
Ramses Lumban Gaol saat dimintai konfirmasi mengatakan peristiwa itu terjadi pada Senin (20/9/2021). Ramses mengatakan keributan terjadi saat pembahasan P-APBD.
“Rapat Banggar (Badan Anggaran), membahas KUA dan PPAS P-APBD,” ucap Ramses saat dimintai konfirmasi.
Ramses menyebut keributan terjadi karena sejumlah anggota DPRD tidak setuju dia membuat keputusan tentang pembahasan P-APBD. Ramses juga membenarkan dirinya disiram saat rapat oleh Ketua Fraksi Golkar Humbahas.
“Nggak sepakat mereka itu dibahas, mereka minta P-APBD nggak usah dibahas. (Yang menyiram) dari Golkar. Ketua fraksi, Bantu Tambunan, yang nyiram itu,” jelas Ramses.
Adalah Ketua Fraksi Golkar DPRD Humbahas yang menyiramkan air ke Ketua DPRD Humbahas saat rapat pembahasan P-APBD. Golkar menjelaskan penyebab kejadian itu.
Ketua DPD Golkar Humbahas, Harry Marbun, menyayangkan peristiwa penyiraman itu. Harry menduga peristiwa itu terjadi karena anggota DPRD merasa hak bicara tidak diperhatikan Ketua DPRD.
“Yang pertama memang prihatin juga harus terjadi. Saya lihat memang ada hal yang mungkin, anggota DPRD Humbang Hasundutan, merasa hak mereka berbicara itu tidak diperhatikan,” ujar Harry saat dimintai konfirmasi, Selasa (21/9/2021).
Harry mengatakan anggota DPRD dari Fraksi Golkar menolak pembahasan P-APBD karena menilai ada proses yang tidak sesuai aturan. Pembahasan P-APBD, katanya, dilakukan meski laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Humbahas belum dibahas.
“Dimulai dari prosedur persetujuan LKPJ Ini tidak diselesaikan dulu. Sehingga mereka merasa kok dibahas perubahan anggaran, padahal ada aturannya didahului LKPJ,” tutur Harry.
“Tahapan tidak berjalan, itu dipaksakan. Langsung diketuk begitu, mereka marah. Sebagian ada yang emosi jadi seperti itu, menyiram air,” tambahnya.
Harry menyebut pihaknya selalu mengingatkan anggota DPRD dari F-Golkar bekerja sesuai aturan. Dia juga mengaku pihaknya siap menghadapi Ketua DPRD Humbahas yang membawa kasus ini ke ranah hukum.
“Itu memang hak dari ketua DPRD, kita hadapi. Karena memang mungkin sudah sampai di ubun-ubun amarah itu. Karena kan dari awal sudah begitu,” jelasnya.
(ana/res.bkn/bk)
