Jakarta – bakinonline.com
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, mendukung gagasan pembentukan Detasemen Khusus Pemberantasan Korupsi setelah pemecatan 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/9/2121).
Uceng, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa Kapolri Jenderal Tito Karnavian pernah mengusulkan pembentukan densus itu pada 2017 lalu. Menurutnya, ini saat yang tepat mewujudkan gagasan Tito itu.
“Saya berpikir akan sangat luar biasa kalau kepolisian mau membangun idenya Pak Tito dulu, Detasemen Khusus Pemberantasan Korupsi, “ucap Uceng dalam program Newscast di CNN Indonesia TV, Kamis (30/9/2021).
Namun, Uceng berharap upaya negara menuntaskan polemik di KPK tak berhenti di situ. Ia meminta negara serius memberi kejelasan soal nasib 56 orang eks pegawai KPK yang tak lulus TWK.
Uceng mengusulkan, agar 56 pegawai KPK yang dipecat itu nantinya ditempatkan di Detasemen Khusus Pemberantasan Korupsi tersebut.
Selain itu, ia meminta negara untuk mengusut tuntas pelanggaran yang dilakukan pimpinan KPK. Ia tak ingin masalah dianggap selesai setelah Novel Baswedan dan kawan kawan diberi tempat baru.
“Proses koruptifnya harus dikejar. Pelanggaran HAM juga harus diselesaikan,” pungkasnya.
(d’mon/resp.bkn/d)
