Kapolda. Demo Berjilid Penolakan Harga BBN dan ….., Diusulkan Pindah di Monas
Jakarta-bakinonline.com
Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan jika Presidium Alumni 212 (PA-212) melakukan demo tolak kenaikan harga BBM berjilid.
Fadil juga mengingatkan yang penting aksi yang dilakukan damai dan tidak melanggar hukum.
“Kalau dia berjilid-jilid damai enggak apa-apa, yang penting jangan melakukan pelanggaran hukum. Kalau ada pelanggaran hukum, pasti kita akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan humanis,” kata Fadil di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Jumat (23/9/22) malam.
Fadil menilai, aksi demonstrasi dari PA 212 Cs hari ini berjalan dengan aman. Meski demikian ia menyinggung soal mobilitas warga yang terganggu karena adanya penutupan sejumlah jalan.
“Kasihan aja saya melihat orang-orang yang berpindah dari satu titik ke titik yang lain itu harus terganggu karena ada penutupan jalan seperti ini,”ujarnya.
Aksi demo hari ini dilakukan oleh PA 212 dan sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Rakyat (GNPR). Aksi ini merupakan yang kedua kalinya digelar oleh PA 212 Cs setelah aksi pertama pada Senin (12/9/22) lalu.
Dalam aksinya masa aksi membawa 3 tuntutan : Turunkan harga BBM; Turunkan harga-harga kebutuhan masyarakat; dan Tegakan supremasi hukum. Aksi berlangsung sekitar 6 jam, dimulai pukul 13.30 WIB. hingga pukul 18.40 WIB.
Terkait dengan demo yang berjilid, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengusulkan lokasi bisa digelar di Silang Monas Barat Daya, yang saat ini aksi dilakukan di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat.
“Silang Monas Barat Daya di belakang Pos Polisi ini, tinggal kita lihat jumlah massanya berapa, kalau lebih banyak kita akan lebih dalam lagi ke dalam. Nanti kan barriernya kan dia bisa kita pindahkan,” kata Fadil di Patung Kuda, Jumat (23/9/22) malam.
Fadil berpendapat, aksi di Silang Monas Barat Daya akan lebih efektif dan efisien dari sisi penerjunan personel dan tidak mengganggu arus lalu lintas.
“Mindset-nya adalah menyampaikan pendapat, nanti kementerian atau satuan kerja yang dituju kita hubungi, misalnya kayak mau ke MK, nanti akan kami panggil datang ke sini,” ujarnya.
“Di sini ada pos pol, ada ruangan kita siapkan. Kalau yang dituju misalnya istana, nanti KSP sesuai dengan kedeputian yang dimaksud kita akan panggil ke sini,” Fadil menambahkan.
Fadil pun mengatakan, bahwa usul itu sudah disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia pun menyebut akan kembali berkomunikasi dengan Pj Gubernur DKI terkait lokasi demo itu.
Fadil berharap, usul itu menjadi kenyataan. Menurutnya, menyampaikan pendapat adalah hak, namun ada kenyamanan warga lain yang harus diperhatikan.
“Mungkin sekarang Pak Anies kan sekarang tinggal satu bulan lagi, mungkin dengan Plt gubernur berikutnya kita akan diskusikan lebih intens, nanti dengan civil society, adek-adek mahasiswa dengan teman-teman buruh, dengan ormas saya juga akan undang,” pungkas Fadil.
(mar/resp.bkn/b)
