“Isu Soal Jokowi Jadi Ketum PDIP” … ?
Nasional- bakinonline.com
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (Ganjar), wanti-wanti publik agar mewaspadai kehadiran penumpang gelap di balik isu Presiden Joko Widodo menjadi ketua umum PDIP. Ganjar ingatkan publik agar mewaspadai kehadiran penumpang gelap di balik isu Presiden Joko Widodo menjadi ketua umum PDIP.
“Saya meminta, kita semua mewaspadai adanya penumpang gelap, agar siapa pun tidak membuat gerakan yang merusak nama baik seseorang,” Ganjar dalam keterangannya, Minggu (30/10/22).
Ganjar tegaskan, bahwa dirinya dan Jokowi merupakan orang PDIP yang sangat paham aturan dan relasi di dalam tubuh partai bergambar banteng itu.
“Ide Jokowi jadi ketum PDIP, itu sebuah kengawuran dan imajinasi dari seorang yang tidak mengerti aturan di PDI Perjuangan, yang tidak mengerti relasi di antara kami didalam partai dan sangat sembrono,” ujarnya.
Ganjar juga jelaskan, bahwa kongres partai sudah mengatur dengan rapi proses pergantian ketua umum. Berdasarkan aturan itu, menurut Ganjar soal isu Jokowi merebut tampuk kepemimpinan PDIP merupakan ‘kengawuran’.
Ganjar juga mengajak seluruh pendukung Jokowi untuk melawan isu tersebut agar tak menjadi bola liar hingga memicu situasi saling adu domba.
“Saya kira yang seperti ini mesti dicermati. Apakah ini ide pribadi atau seruan orang? Kita yang sejak awal mendukung Pak Jokowi di dalam pemerintahan tentu harus segera meng-counter orang-orang semacam ini agar tidak terpancing situasi yang mengadu domba,” ijarnya.
Menurut Ganjar, hawa penumpang gelap dan adu domba ini sebenarnya juga sempat terasa beberapa waktu lalu. Saat itu, sekelompok orang yang mengaku sebagai relawan Ganjar mendesak KPK mengusut Ketua DPR RI, Puan Maharani, terkait kasus E-KTP.
“Mulai banyak penumpang gelap dan mendorong-dorong dengan adu domba,” kata Ganjar.
Untuk itu, Ganjar mendesak relawan-relawan mana pun agar tidak menggunakan strategi politik kotor, terutama menjelang pilpres 2024.
“Saya ingin menyampaikan relawan mana pun atau siapa pun, satu agar tidak menjelek-jelekkan orang. Dua, tidak mendiskreditkan orang. Tiga, juga tidak mendiskreditkan partai-partai,” pungkasnya.
(jon/red.bkn/d)
