“Beras Janganlah Digunakan Sebagai Kunsumsi Politik”
Nasional – www.bakinonline.com
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kompleks Pergudangan Bulog Bakaran Batu, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat (15/3/24).
Dalam sambutannya, Jokowi mengungkapkan kompleksitas tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengelola kebutuhan pangan nasional, ia menjelaskan bahwa pemerintah menghadapi dilema dalam menjaga keseimbangan harga beras, di mana petani meminta harga tinggi untuk keuntungan lebih, sementara konsumen, khususnya ibu-ibu, membutuhkan harga yang terjangkau.
“Kita ini sulit, kalau harga beras turun, saya dimarahi petani, tapi kalau beras naik, saya dimarahi ibu-ibu,” kata Jokowi, dari laman presidenri.go.id di Jakarta, Sabtu (16/3/24).
Menurut Jokowi, bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang mencapai 270 juta orang bukanlah hal yang mudah. Ia menyebut adanya tantangan produksi beras untuk memenuhi kebutuhan tahunan sebanyak 31 juta ton, antara lain kondisi iklim.
“Tapi kalau produksi petani dari petani banyak ya kita tenang. Tapi begitu kayak kemarin, musim keringnya panjang, ini nanti pasti nanamnya mundur atau basahnya terlalu, hujannya terlalu lebat, ada yang kena banjir,” katanya.
Jokowi juga menyebut keragaman geografis Indonesia yang tersebar di 17 ribu pulau, sehingga menimbulkan kompleksitas dalam distribusi dan penanganan pangan di seluruh Tanah Air.
“Inilah negara Indonesia yang sangat besar, sangat besar. Kalau negara lain penduduknya 10 juta, 20 juta lebih mudah, kita 270 juta tersebar di 17 ribu pulau dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Inilah Indonesia,” katanya.
Jokowi juga mengatakan, bahwa bantuan beras telah diberikan sejak bulan Januari tersebut akan terus berlanjut hingga bulan Juni mendatang. Namun, keberlanjutan bantuan tersebut akan bergantung pada ketersediaan anggaran negara.
“Nanti kalau APBN-nya memungkinkan setelah Juni akan dilanjutkan tapi saya nggak janji, janjinya hanya sampai yang Juni. Nanti saya lihat lagi APBN kira-kira cukup, diteruskan,” pungkasnya.
Mang Comment, “Nampak antrian panjang emak-emak dibeberapa daerah di Indonesia hanya untuk membeli beras murah dari pemerintah melalui operasi pasar. Harga itu dinilai tak beda jauh dari harga beras sebelum Pemilu 2024 berlangsung,”
“Di tahun politik, sebaiknya pemerintah dapat menjaga kesetabilan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, termasuk beras. Beras janganlah digunakan sebagai kunsumsi politik,” harap mang Comment.
(eko/resp.bkn/b)
