Medan – www.bakinonline.com
Respons Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni (Sahroni) dari Politikus NasDem, soal kritik rakyat terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Yang menyampaikan agar DPR RI dibubarkan menyusul aturan gaji dan tunjangan anggota legislatif yang mencapai ratusan juta.
Sahroni sebut, desakan untuk membubarkan DPR merupakan sikap yang keliru. Ia pun menyebut pandangan tersebut sebagai mental orang tolol.
“Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak bodoh semua kita,” kata Sahroni saat di Polda Sumut, Jumat (22/8/2025).
“Bubarkan DPR, kadang kadang nih ya masyarakat boleh kritik, boleh komplain boleh caci maki, enggak apa apa kita terima, tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan,” tambahnya.
Lebih lanjut. Sahroni sebut, wacana pembubaran DPR justru akan menimbulkan masalah baru. Pasalnya, tanpa DPR, fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi rakyat tidak dapat berjalan.
“Apakah dengan bubarkan DPR emang bisa meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal hal seenaknya. Bubarkan DPR, jangan. Memang yang ngomong itu rata rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR,” katanya.
“Kita boleh dikritik, mau bilang anjing, babi, bangsat enggak apa apa, mampus nggak apa apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja kerja, juga punya empati. Silahkan kritik mau ngapain saja boleh. Tapi jangan mencaci maki berlebihan,” sambungnya.
Sahroni pun menyampaikan bahwa anggota DPR juga manusia biasa yang bisa salah.
“Tapi ada cara tata kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar. Belum tentu hebat, nggak. Tapi minimal kita mewakili kerja kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman teman masyarakat semuanya,” pungkasnya.
(melati/jurn.bkn/bk)
Mang Koment, “Kritik rakyat bubarkan DPR sebagai rasa kekecewaan atas kinerja DPR yang dinilai kurang menyuarakan aspirasi rakyat yang memilihnya. Harusnya DPR menyikapi dengan bijak, bukannya mengkanter dengan narasi yang menyakitkan hati rakyat,” kata mang Koment.
