Dosen UI. Tak Ada Bukti Banyak Rakyat Dukung Perpanjangan Presiden
Nasional – bakinonline.com
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) Nur Widyastanti mempertanyakan klaim terdapat banyak rakyat yang menginginkan Joko Widodo menjabat presiden lebih lama.
Widyastanti mengatakan klaim itu kontroversial karena tidak disertai bukti jumlah orang yang mendukungnya.
“Alasan yang menurut saya kontroversial rakyat masih banyak yang menginginkan Presiden Jokowi menjabat lebih lama. Kenapa? karena nggak ada buktinya. Bukti angka kalau ini perlu banget,” kata Widyastanti dalam webinar, Rabu (9/3/2022).
Menurutnya, hingga saat ini pihaknya belum melihat bukti klaim bahwa banyak rakyat yang mendukung masa jabatan Jokowi diperpanjang, kalau toh ada jumlahnya harus jelas.
“Masih banyak itu harus jelas, banyak itu seberapa,” ujarnya.
Selain itu, Widyastanti juga menilai siapapun bebas melontarkan wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan demokrasi membuat sejumlah pubik khawatir.
Sebab, meskipun benar melontarkan wacana itu dibebaskan, pernyataan Jokowi memberi kesan bahwa ia tidak menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Masalahnya karena presiden yang ngomong jadi deg-degan kita ini, wah kok presidennya kayaknya responnya kayak nggak nolak, kesannya gitu,” ujar Widyastanti.
Pada kesempatan tersebut, Widyastanti membantah argumen sejumlah ketua umum partai politik yang mengusulkan pemilu ditunda, yakni Golkar, PKB, dan PAN.
Alasan bahwa pandemi Covid-19 belum usai misalnya, terbantahkan oleh kondisi pandemi yang sudah membaik. Hal ini terlihat dari keputusan pemerintah mencabut aturan perjalanan domestik harus menunjukkan tes antigen atau PCR. Selain itu, aturan social distancing bagi pengguna KRL juga sudah dicabut.
“Kalau lihat alasan pandemi belum usai ya memang belum usai tapi kayaknya sudah mau selesai ya, orang juga sudah lelah,” tuturnya.
Widyastanti juga mempertanyakan alasan ekonomi sebagai dasar penundaan Pemilu. Ia membenarkan bahwa pandemi Covid-19 menghantam ekonomi banyak negara pada 2020.
Namun, saat ini Indonesia dan banyak negara di dunia sedang memperbaiki kondisi ekonomi. Ia mengaku bingung saat mendengar pendapat bahwa persoalan ini menjadi dasar penundaan Pemilu.
“Saya bingung kenapa harus sekarang bicara mengenai pemulihan ekonomi sampai harus ada wacana penundaan Pemilu,” kata Widyastanti.
Widyastanti mengaku enggan menanggapi alasan penundaan Pemilu karena kondisi perang Rusia vs Ukraina. Sebab, perang tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilu di Indonesia.
“Saya benar-benar nggak ngerti apa hubungannya kondisi perang Rusia-Ukraina dengan tidak dilaksanakan Pemilu atau Pemilu ditunda di Indonesia,” ujarnya.
Sebelumnya diketahui, wacana penundaan Pemilu mencuat dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah partai seperti PKB, Golkar, dan PAN menyatakan sepakat Pemilu ditunda. Wacana ini mendapatkan kritis keras dari banyak pihak.
(jons/red.bkn/d)
.
