Trump Amerika, dan Iran
Jakarta, www.bakinonline.com
Perang Amerika Serikat melawan Iran dinilai memperlihatkan satu kelemahan lama Washington yang terus berulang, yakni gagal memahami cara berpikir, nilai, dan pandangan pihak yang dihadapinya.
Dilansir dari The Economist, kelemahan ini menjadi salah satu masalah berbahaya dalam strategi perang Donald Trump terhadap Iran.
Kebiasaan Presiden AS Sejak Dahulu
Di depan para tentaranya, presiden AS biasanya menggambarkan lawan sebagai musuh berbahaya yang harus segera dihentikan. Dia menegaskan bahwa meski lawannya belum menyerah, militer AS akan terus menyerang titik-titik penting yang dianggap bisa melemahkan mereka. Dia juga sering mengatakan bahwa tentara Amerika punya kemampuan yang tidak dimiliki negara lain.
Presiden itu kemudian menjelaskan bahwa pasukan AS yang bertugas jauh dari negaranya sedang berusaha menata ulang kawasan konflik agar menjadi lebih aman dan stabil. Dia juga meminta para tentaranya bangga karena berasal dari negara yang dianggap kuat dan solid.
Di sisi lain, untuk meyakinkan warga Amerika yang mulai ragu terhadap perang, Pentagon terus menampilkan data hasil operasi militer. Para jenderal AS menjelaskan jumlah bom yang sudah dijatuhkan serta target-target yang telah dihancurkan. Jembatan dan kilang minyak juga ikut diserang karena dianggap membantu musuh tetap bergerak.
Namun, ketika perang yang awalnya diperkirakan akan selesai dengan cepat ternyata berlangsung sampai berminggu-minggu, semua angka itu tidak lagi cukup untuk menutupi kenyataan bahwa Amerika salah menghitung. Tekanan militer yang diberikan ternyata belum berhasil membuat lawannya menyerah.
Menariknya, kisah perang pada bagian awal itu ternyata bukan merujuk pada Donald Trump. Peristiwa tersebut terjadi pada 1999, dan presiden yang dimaksud adalah Bill Clinton.
Saat itu, perencana militer AS memperkirakan hanya perlu tiga hari bagi AS dan NATO untuk mematahkan tekad pemimpin Serbia, Slobodan Milosevic lewat serangan udara.
Tujuannya adalah untuk menghentikan pembersihan etnis terhadap warga Albania di Kosovo, wilayah bekas Yugoslavia. Namun dalam kenyataannya, perang udara itu berlangsung 79 hari sebelum Serbia akhirnya menyerah dengan latar ancaman invasi darat NATO yang dianggap serius.
Dari perbandingan itu, terlihat bahwa kesalahan seperti yang kini dikaitkan dengan Trump sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah AS.
Memang ada sisi yang sangat khas Trump, seperti gemar melontarkan ancaman kasar, bertindak impulsif, dan tidak suka mendengar kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Namun, presiden-presiden AS sebelumnya juga pernah membuat kesalahan serupa.
John F. Kennedy dan Lyndon B. Johnson, misalnya, pernah mengira rakyat Vietnam akan menyambut Amerika sebagai sekutu dalam melawan komunisme. Faktanya, banyak orang Vietnam justru melihat Amerika sebagai penjajah.
Saat AS Gagal Memahami Lawan
Akar masalahnya adalah Amerika terlalu sering meremehkan faktor budaya saat menyusun strategi luar negeri maupun militer.
Di dalam badan intelijen AS sendiri, dalam satu hingga dua dekade terakhir, berkembang pemikiran yang secara khusus menyoroti blind spot atau titik buta kebiasaan tersebut. Perang Kosovo pada 1999 bahkan sering dijadikan contoh.
Salah satu rujukannya adalah makalah berjudul Cultural Topography yang diterbitkan pada 2011 oleh dua mantan pejabat CIA, Jeannie Johnson dan Matthew Berrett.
Makalah itu menjelaskan bahwa perencana AS saat perang Kosovo meremehkan pandangan budaya Serbia soal kehormatan, harga diri, dan kemampuan bertahan dalam tekanan. Akibatnya, AS gagal melihat bahwa Serbia bisa saja merasa menang justru karena mampu tetap berdiri melawan kekuatan militer yang jauh lebih besar, saat dunia mengira mereka akan cepat menyerah.
Kesalahan serupa kemudian terulang di Afghanistan dan Irak. Para pemimpin dan komandan AS suka sekali memandang persoalan di negara lain hanya sebagai target yang harus dihantam atau masalah yang harus segera diselesaikan.
Padahal, situasi di negara lain juga mencakup masalah sosial, politik, dan budaya yang harus dipahami terlebih dahulu. Johnson dan Berrett kemudian mendirikan Centre for Anticipatory Intelligence di Utah State University untuk melatih intelijen AS memetakan karakter budaya dalam membaca ancaman maupun peluang.
Berrett menilai para pembuat kebijakan seharusnya lebih dulu bertanya apakah hasil kebijakan luar negeri yang mereka inginkan menuntut negara lain mengubah sesuatu yang sangat mendasar dalam budaya atau cara pandangnya.
Bila jawabannya iya, maka pertanyaan berikutnya seharusnya jauh lebih realistis, yakni berapa lama perubahan semacam itu bisa dicapai dan sumber daya sebesar apa yang dibutuhkan. Sayangnya, pertanyaan seperti ini terlalu jarang diajukan.
Salah satu penyebabnya adalah karena AS terlalu kuat secara militer, sehingga strategi kerap justru dipikirkan belakangan. Amerika juga terlalu mudah mengingat keberhasilannya mengubah Jerman dan Jepang menjadi sekutu dan menjadi negara demokratis setelah 1945, tetapi lupa bahwa perubahan itu lahir dari perang total dan sampa meluncurkan dua bom atom.
Di Balik Ambisi Trump terhadap Iran
Trump sendiri selama ini sering mengejek para pendahulunya karena mencoba mengubah negara-negara Timur Tengah menjadi demokrasi liberal. Namun dalam praktiknya, pemerintahannya tetap mendorong perubahan mendasar di Iran.
Wakil Presiden J.D. Vance bahkan mengatakan bahwa Trump ingin Iran berperilaku seperti negara normal, yaitu negara yang menempatkan kepentingan ekonomi dan bisnis di atas ideologi. Itu berarti ada dorongan agar Iran bergeser dari nasionalisme Islamis yang selama ini menjadi fondasi utamanya.
Pada akhirnya, cara Trump berperang dinilai mengulang hampir semua kesalahan budaya lama Amerika, hanya tanpa satu unsur yang dulu sering melekat pada Washington, yakni idealisme berlebihan.
Jika dulu banyak negara mengeluhkan presiden-presiden AS yang datang dengan niat baik tetapi tetap salah membaca realitas, maka Trump dinilai telah menghilangkan unsur niat baik itu, tetapi belum tentu memperbaiki kesalahan utamanya.
{sarah m/jurn.bkn/d}
