Sudarjono. “Mobil Esemka Ba’ Kendaraan Politik Jokowi Menuju RI-1”
Nasional – www.bakinonline.com
Mobil Esemka yang digadang-gadang Joko Widodo (Jokowi) menjadi salah satu mobil nasional, saat itu ia masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Namun, Setelah Jokowi menjabat sebagai Presiden RI hingga purnabakti mobil itu tak terwujud.
Sudarjono (Darjono) pengamat politik berpendapat, mobil Esemka terkesan sebagai akal-akalan Jokowi saat menjadi Wali Kota Solo untuk mendongkrak popularitas dirinya maju menjadi Gubernur DKI Jakarta, mobil Esemka sempat ‘meledak’ menjadi bembicaraan masyarakat luas bahkan diperkirakan akan menjadi ‘mobil nasional’ yang diproduksi oleh anak-anak SMK.
“Mobil Esemka ba’ kendaraan politik Joko Widodo menuju Jakarta, maju menjadi Gubernur DKI yang ber akhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia,” ungkap Darjono.
Mobil Esemka yang dulunya sebagai ‘mobil pendidikan’ untuk pelatihan atau praktek anak-anak SMK, pada Januari 2011 lalu, saat Jokowi (Joko Widodo) dilantik menjadi Wali Kota Solo, mobil Esemka tersebut ditingkatkan untuk diproduksi yang akan dikerjasamakan dengan Proton, mobil produksi dari Malaysia.
Mobil Esemka sempat menjadi kebanggan masyarakat Jawa Tengah, hinggga banyak masyarakat yang memesan mobil Esemka tersebut.
Bahkan diketahui, Pangdam V Brawijaya Mayor Jenderal Gatot Nurmantyo saat itu juga memesan mobil Esemka. Yang diikuti oleh Kapolda, Kapolres dan pejabat lainnya juga ikut memesannya.
Saat itu direncanakan mobil Esemka akan banyak diproduksi jenis pick-up dengan harga Rp77 juta, yang akan dipreoritaskan untuk pera petani di Solo. Namun, sangat disayangkan mobil Esemka hingga saat ini tidak terwujud..?
Belakangan ini muncul gugatan dari seseorang warga masyarakat yang bernama Aufaa Luqmana Re A terhadap Jokowi, lantaran ia merasa kesulitan membeli mobil Esemka. Gugatan resmi didaftarkan secara online ke Pengadilan Negeri (PN) Surakarta nomor pendaftaran online PN SKT-08042025051, Selasa (8/4/2025).
Selain Jokowi, Aufaa juga menggugat mantan Wakil Presiden Indonesia Ma’ruf Amin dan PT Solo’s Manufaktur Kreasi (SMK/Esemka).
Dasar gugatan ini lantaran Aufaa menganggap Jokowi tidak berhasil memenuhi janji menjadikan Esemka sebagai mobil nasional yang diproduksi massal. Selain itu, Aufaa sempat berupaya membeli mobil Esemka, Namun nihil.
Sebelumnya, diketahui Jokowi merupakan sosok yang membuat merk ‘mobil Esemka’ populer di Indonesia. Kala itu Jokowi yang masih menjabat sebagai Wali Kota Solo sempat menjadikan salah satu mobil Esemka sebagai kendaraan dinas. Jokowi pun terus menegaskan dukungannya agar Esemka bisa diproduksi secara massal.
Puncak dari itu semua adalah, saat Jokowi meresmikan pabrik Esemka di Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali pada September 2019 yang lalu. Saat itu Jokowi sudah memasuki periode kedua sebagai Presiden RI.
Sigit Sudibyanto, kuasa hukum dari Aufaa mengatakan, kegagalan Esemka menjadi mobil nasional membuktikan Jokowi telah melakukan tindakan wanprestasi.
Aufaa kemudian menuntut agar para tergugat membayar kerugian sebesar Rp.300 juta atau setara dua unit mobil Esemka Bima.
Merespons gugatan wanprestasi yang dilayangkan seorang warga terkait merk mobil Esemka. Jokowi mengaku tak terkait dengan Esemka apalagi sampai harus mengurusi penjualannya di dalam negeri.
Saat masih mengemban tugas sebagai kepala negara. ia mengatakan, tugasnya hanya meresmikan pabrik Esemka pada 2019 di Boyolali, Jawa Tengah.
Jokowi juga menyebut, peran pemerintah selama ini hanya mendorong Esemka sebagai pihak swasta lantaran mereka ingin berbisnis otomotif di dalam negeri.
Lebih lanjut. “Kami juga mendorong ada investor yang mau berinvestasi di situ. Tapi investasi di bidang otomotif saingannya nggak mudah. Prinsipal-prinsipal yang sudah lama, dengan harga yang kompetitif, dengan pelayanan purna yang juga di semua bengkel ada. Sangat kompleks,” ucapnya.
Jokowi pun menegaskan tak punya peran apapun dalam bisnis Esemka di dalam negeri. Jokowi bilang semua hal terkait merek itu diurus internal Esemka, termasuk soal produksi maupun pemasaran.
“Bukan hanya membuat saja tapi juga memasarkan, dan itu urusan swasta, kalau urusan pemerintah mendorong apapun produk yang dihasilkan oleh rakyat, kita harus didorong agar ada yang mau investasi di situ,” sambungnya.
“Kalau bisa produksi lebih banyak kan lebih baik. Menyerap tenaga kerja, memberikan kesempatan kerja, itu spare part dan lain-lain. Menyangkut produk lokal kan bagus. Tapi sekali lagi, bersaing di dunia bisnis tidak mudah, bersaing di otomotif juga tidak gampang. Banyak yang sudah membuktikan, merek-merek dari Eropa di kita banyak yang tutup dan negara-negara lain yang tidak bisa saya sebut,” pungkasnya.
Terkait gugatan dari Aufaa Luqmana Re A terhadap dirinya. Jokowi mengatakan, urusan gugatan telah diserahkan sepenuhnya kepada kuasa hukumnya, ia pun siap melayani gugatan tersebut.
(ari/jurn.bkn/d)
