Menteri ATR/BPN, “Jambi Posisi ke-3 Konflik Agraria Terbanyak Indonesia”
Nasional – www.bakinonline.com
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengingatkan, konflik agraria di Provinsi Jambi masih banyak. Bahkan, Jambi merrupakan peringkat ke- tiga di Indonesia terkait permasalahan tersebut.
Pihaknya mengaku, banyak menerima aduan konflik agraria yang terjadi di Jambi. Persoalan tanah yang diduduki warga transmigrasi juga menjadi sorotan pihak Kementerian ATR/BPN.
“Kita masih terus menerima aduan permasalahan lahan atau tumpang tindih. Hari ini kita sudah menyelesaikan permasalahan tersebut. Terkait transmigrasi, itu bagian dari strategis nasional. Akan kita selesaikan,” kata Hadi saat mengunjungi Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muara Jambi, di Jambi, Kamis (24/8) siang.
Dalam kesempatan itu, Hadi mengapresiasi BPN Provinsi Jambi yang berhasil ‘memanen’ 13.366 sertifikat tanah tahun ini. Terlebih lagi sebagian sertifikat itu termasuk bagian dari penyelesaian konflik agraria.
“Kami bersyukur berkat kerja sama pemerintah, BPN, kepolisian, kejaksaan dan TNI. Permasalahan di Provinsi Jambi semakin berkurang,” ungkapnya.
Hadi Juga mengatakan, pihaknya menargetkan 2,5 juta bidang tanah yang sudah disertifikasi. Yang sudah terdaftar mencapai 1,8 juta bidang.
“Sisanya, 700 ribu lebih bidang lagi belum terdaftar. Saya sudah sampaikan ke Kakanwil BPN Jambi. Setidaknya, sebelum 2024 sudah 90 persen,” pungkasnya.
Mang Coment, “Perlu diperhatian khususnya ‘warkah atau riwayat tanah’ dari Desa/Kelurahan\Dinas terkait setempat sebagai dasar penebitan Sertifikat (SHM) tanah di kantor ATR/BPN. Sehingga tidak ada lagi terjadi satu obyek tanah lebih dari satu surat legalitas kepemilikan. Hal itu sering terjadi dibeberapa tempat, diduga adanya oknum dan mafia tanah yang sengaja memanfaatkan untuk kepentingan bisnisnya dengan cara otak-atik data main tipu-tipu (bim salabim)… ?,” ungkap mang Comen.
(pank/reps.bkn/hb)
