Jakarta – bakinonline.com
Dikabarkan, Ketua Umum Partai Mahasiswa Indonesia Eko Pratama berasal dari kubu BEM Nusantara yang pernah menemui Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto, beberapa pekan lalu. PKS menilai pimpinan Partai Mahasiswa Indonesia perlu menjelaskan kedekatannya dengan Wiranto.
“Cerita kedekatan dengan Pak Wiranto perlu dijawab dengan lugas,” ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Sabtu (23/4/2022).
Meski begitu, Mardani mengatakan siapa pun boleh membuat partai. Menurutnya, kemurnian niat dan prinsip dalam mendirikan partai menjadi hal yang krusial.
“Siapa pun boleh membuat partai, selama memenuhi persyaratan,” kata Mardani.
Terlebih, menurutnya, nama partai tersebut membawa nama mahasiswa. Pemikiran dan gagasan dari Partai Mahasiswa Indonesia menjadi harapan.
Diketahui sebelumnya, dalam surat Penyampaian Data Partai Politik yang telah berbadan hukum dari Kemenkumham, tercantum data Partai Mahasiswa Indonesia, memang benar ada Partai Mahasiswa Indonesia yang diakui negara. Di dokumen ini tertulis Nomor Keputusan Menteri Hukum dan HAM untuk Partai Mahasiswa Indonesia, yakni M.HH-6.AH.11.01 TAHUN 2022 Tanggal 21 Januari 2022.
Partai Mahasiswa Indonesia diketuai oleh Eko Pratama, yang juga Koordinator Pusat BEM Nusantara. BEM Nusantara kubu Eko adalah kubu yang menemui Wiranto, 8 April lalu, sebelum demonstrasi mahasiswa BEM SI 11 April 2022. Saat itu Eko memilih tidak ikut turun ke jalan.
SEBELUM NYA, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jenderal TNI (Purn) Wiranto menerima Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM-N) di Kantor Wantimpres, Jakarta Pusat, Jumat (8/4/2022).
Banyak hal yang dibahas oleh kedua pihak. Termasuk soal ruwetnya perkara minyak goreng hingga isu perpanjangan masa jabatan presiden untuk tiga periode.
“Atas seizin presiden kami melakukan pertemuan dengan teman-teman mahasiswa BEM Nusantara untuk mengkomunikasi hal-hal yang saat ini kita hadapi, yang negeri ini sedang menghadapi,”jelas Wiranto.
Selain menyampaikan soal minyak goreng, para mahasiswa juga membahas terkait naiknya harga-harga bahan pokok yang saat ini terjadi di tengah masyarakat.
Wiranto juga menuturkan kalau mahasiswa menyampaikan aspirasinya soal isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.
Dalam hal ini Wiranto pun menyampaikan klarifikasinya kepada mahasiswa.
“Tadi teman-teman berdebat dengan itu. Maka jawabannya ya tidak mungkin, untuk mengabulkan perpanjangan masa jabatan presiden butuh jalan yang panjang dan berat,” kata Wiranto.
Ia menyebut, “Perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan pemilu 2024 tak akan terjadi. Sebab, menyangkut amandemen UUD 1945, dan dari sisi masyarakat harus sepakat terlebih dahulu, kemudian MPR RI juga harus menyetujui adanya perubahan UUD 1945.” Kata Wiranto.
(jon/red.bkn/d)
