Nasional – bakinonline.com
Terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga mencapai Rp6,9 triliun yang tak tepat sasaran. Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan tanggapan, Risma menyebut hal itu baru temuan sementara dan telah ditindaklanjuti oleh pihaknya dalam kurun waktu lima hari.
Dalam hal ini, BPK temukan banyak data fiktif,
“Kami belum jawab temuan itu, temuan sementara, dikasih ke kami. Itu biasa. Jadi memang begitu,” respon Risma saat ditemui wartawan di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat,(3/6/2022).
Mensos Risma menyampaikan, pihaknya telah diberikan waktu untuk menyelesaikan temuan BPK tersebut.
Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci besaran hingga jenis bansos yang telah diselesaikan.
“Kami harus jawab dan itu Alhamdulillah selesai, kita memang waktu itu mepet, kita harus kerjakan, dikasih waktu 1 minggu, Alhamdulillah 5 hari kelar dan sudah bisa diterima,” ujar Risma.
Walaupun ada temuan tersebut. Mantan Walikota Surabaya yang juga politikus PDIP ini mengatakan, Kemensos baru saja menerima penghargaan dari Ombudsman atas kepatuhan standar pelayanan publik dengan predikat kepatuhan tinggi dengan nilai capaian hasil senilai 81,05.
“Alhamdulillah saya dengar kita Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ada memang temuan itu, sifatnya sementara, nah itu harus kami jawab. Karena bukan hanya jawaban tertulis, tapi kami juga cek di lapangan ada atau tidak orangnya,” kata Risma.
Diketahui, BPK menyebut ada indikasi tiga jenis bansos, yakni PKH, BPNT, dan BST, yang tidak tepat sasaran sebesar Rp6,93 triliun. Hal ini tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021.
Bahkan, tiga bansos tersebut diketahui diberikan kepada masyarakat yang belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan ada yang meninggal dunia.
Ada Indikasi Tak Tepat Sasaran Penyaluran Dana Bansos, antara lain :
-
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan Sembako/BPNT serta BST yang tidak ada di DTKS Oktober 2020. Tidak ada diusulan pemda melalui aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).
-
KPM yang bermasalah di tahun 2020 namun masih ditetapkan sebagai penerima bansos di Tahun 2021.
-
KPM dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) invalid.
-
KPM yang sudah dinonaktifkan.
-
KPM yang dilaporkan meninggal.
-
KPM bansos ganda.
(ohr/resp/bkn/b)
