Jawa Tengah – bakinonline.com
Polres Purworejo melepaskan 67 warga Desa Wadas, Purworejo,Jawa Tengah yang sebelumnya telah ditangkap dan diperiksa. Rabu (9/2/2020).
Kepala Divisi Advokasi LBH Yogyakarta Julian Duwi Prasetia mengatakan 66 warga telah dipulangkan ke rumah masing-masing. Sementara seorang warga di antaranya terkonfirmasi positif Covid-19 sehingga harus menjalani isolasi di rumah sakit.
“Ada 67 orang, satu diisolasi di rumah sakit karena positif, 66 semua pulang, termasuk dari LBH Yogyakarta,” kata Julian pada media, Rabu (9/2/2022).
Meskipun warga telah dilepaskan, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan proses pengukuran lahan tambang quarry andesit di Desa Wadas, akan terus dilanjutkan.
Pernyataan itu disampaikan Mahfud usai insiden pengepungan aparat kepolisian di Desa Wadas yang berujung penangkapan warga desa sejak Selasa (8/2/2022).
“Kegiatan pengukuran tanah oleh petugas dari Kanwil BPN Jateng akan tetap dilanjutkan, akan tetap dilanjutkan dengan pendampingan [dan] pengamanan yang terukur melalui pendekatan yang persuasif dan dialogis,” kata Mahfud dalam konferensi pers, Rabu (9/2/2022).
Mahfut sampaikan, seluruh tahapan kegiatan terkait proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Bener sudah dikoordinasikan dan menyertakan Komnas HAM selama ini.
“(Dari informasi) yang saya peroleh dari keterangan Komnas HAM memang terjadi saling intimidasi di masyarakat sendiri yang melibatkan dua kelompok warga yang berbeda. Ada yang pro, ada yang kontra seperti biasa,” ujat Mahfud.
Warga Wadas saat ini tengah melakukan penolakan terhadap penambangan batu andesit untuk Bendungan Bener sejak 2016. Penolakan tersebut pun kerap mendapat tekanan dari aparat kepolisian.
Selasa (8/2/2022) kemarin, ribuan aparat kepolisian dengan senjata lengkap dikerahkan untuk mengawal pengukuran lahan proyek bendungan tersebut.
Aparat tak hanya mengawal tetapi juga menangkap warga yang dinilai memprovokasi. Diketahui sekitar 64 warga ditangkap. Beberapa di antaranya merupakan orang dewasa dan 10 lainnya adalah anak-anak.
Berbagai elemen masyarakat sipil, seperti PBNU, Muhammadiyah hingga KontraS mengkritik keras tindakan yang dilakukan aparat kepolisian.
(don/resp.bkn/h)
