Jakarta – bakinonline.com
Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan menduga ada sejumlah pihak memonopoli pengadaan tes PCR di Indonesia. Menurutnya, praktik ini membuat pembelian alat tes PCR dan reagen bergantung pada pihak tertentu.
“Dugaannya sangat kuat ada pihak-pihak tertentu yang memonopoli dan kemudian membuat keperluan untuk membeli alat PCR dan reagen itu bergantung pada pihak tertentu saja,” ujar Novel dalam akun Youtube ‘Novel Baswedan’, dikutip Rabu (1/12/2021).
Ia mengatakan, tes PCR menjadi kebutuhan utama setiap warga saat pandemi Covid-19, menyinggung logika ekonomi yang menyebut harga akan mahal jika permintaan naik. Namun, hal tersebut tidak bisa diterapkan dalam situasi yang serba sulit seperti sekarang ini.
“Kita harus sadar, kita mestinya tahu bahwa saat kejadian bencana itu hal berbeda. Saat pandemi situasinya tentu negara hadir dengan kekuatannya untuk melakukan tindakan,” ujar Novel.
“Bukan sampai level itu saja, seandainya dalam keadaan yang merupakan hajat hidup orang banyak, tentu saja negara menghadirkan BUMN untuk bisa memotong rantai-rantai monopoli atau kartel atau apa pun,” ujar Novel.
Ia menambahkan, perlu pendalaman lebih lanjut untuk mengetahui pejabat yang terlibat dalam ‘permainan’ bisnis tes PCR. Novel menilai potensi korupsi di sektor ini sangat besar.
“Ini kemudian saya lihat potensi korupsi dalam bisnis PCR besar sekali. Tentunya ini yang perlu didalami lebih lanjut siapa pejabat-pejabat yang terlibat dalam kasus ini, dan pengusaha-pengusaha yang tentunya ikut bermain dan berapa nilai keuntungan yang diperoleh,” ujarnya.
Harga tes swab PCR diketahui sempat mencapai Rp2 juts hingga Rp2,5 juta pada awal pandemi Covid-19. Setelah beberapa kali turun, harga tes tersebut kini menjadi Rp270 ribu.
Karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Dirinya, Novel memutuskan untuk bergabung ke Kaukus Masyarakat Sipil yang hendak mengaudit PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
“Ini perlu pendalaman lebih jauh. Saya ingin terlibat membantu para aktivis atau orang yang concern dalam hal ini,” ungkapnya.
Ada dugaan PT GSI terkait dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan lewat PT Toba Bumi Energi dan Menteri BUMN Erick Thohir melalui Yayasan Adaro Bangun Negeri yang dipimpin saudaranya Boy Thohir. Luhut mengklaim tak mendapat untung dalam bisnis tes PCR PT GSI.
Sementara Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi mempersilakan Novel dan kawan-kawan untuk mengaudit PT GSI. Namun, Jodi mengajukan syarat kepada kelompok masyarakat sipil tersebut sebelum mengaudit PT GSI.
ia meminta Kaukus Masyarakat Sipil menyumbangkan 50.000 tes PCR dan alat genome sequencing jika tidak ditemukan apapun dalam hasil audit.
(yoa/resp.bkn/b)
