Majelis Nasional Sempurnakan Kerangka Hukum Pertumbuhan Ekonomi Digital
Jakarta – www.bakinonline.com
Setelah pembukaan sesi pertama Majelis Nasional ke-16, dalam sebuah wawancara dengan wartawan dari surat kabar News and Ethnic Minorities di sela-sela sidang Majelis Nasional, Nguyen Thi Thu Nguyet – perwakilan Majelis Nasional dari provinsi Dak Lak – menyatakan keyakinannya bahwa masa jabatan Majelis Nasional yang baru akan mewarisi dan membangun prestasi dari masa jabatan sebelumnya; dan terus meningkatkan kerangka hukum untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dua digit.
Nguyen Thi Thu mengamati, bahwa saat menghadiri Sidang Pertama Majelis Nasional ke-16, para delegasi datang ke parlemen dengan penuh sukacita dan rasa tanggung jawab yang sesuai dengan peran mereka sebagai wakil rakyat. Pemilihan delegasi Majelis Nasional ke-16 dan delegasi Dewan Rakyat di semua tingkatan untuk periode 2026-2031 sangat sukses dan penuh kemenangan.
Para pemilih pun menaruh kepercayaan dan harapan besar pada para delegasi, mengharapkan mereka untuk membawa ke parlemen cerminan kehidupan nyata rakyat, sehingga Majelis Nasional dapat mengambil keputusan dan menangani isu-isu yang akan berkontribusi pada pembangunan masa depan negara.
Saat pembukaan tanggal 6 April, setelah mendengarkan pidato Sekretaris Jenderal To Lam, perspektif kepemimpinan Politbiro , Sekretariat, dan Partai ditunjukkan, yang mengarahkan pengembangan dan implementasi solusi berkelanjutan untuk mengangkat negara ke tingkat yang baru.
Dari pernyataan Sekertaris Jenderal terlihat jelas bahwa ada arah yang sangat jelas untuk terus meningkatkan institusi dan kebijakan hukum; Mengatasi cara berpikir lama dan beralih ke cara berpikir baru, merancang kebijakan jangka panjang, dan menciptakan peluang pembangunan bagi negara di masa depan.
Nguyen Thi Thu pun menyebut, kami terus memperbaiki kerangka hukum untuk memastikan target pertumbuhan ekonomi dua digit yang telah kami tetapkan; Menghilangkan hambatan untuk merancang solusi guna mencapai pertumbuhan.
Inilah area-area di mana kita perlu menyelesaikan kerangka hukum untuk memastikan konsistensi dan implementasi yang efektif, serta mempercepat reformasi administrasi untuk menciptakan lingkungan investasi yang menguntungkan bagi pembangunan sosial-ekonomi negara. Kita harus fokus pada peningkatan yang kuat terhadap pengembangan sektor swasta, memandangnya sebagai kekuatan pendorong pembangunan nasional dan berkontribusi secara efektif terhadap pertumbuhan dua digit.
Terus fokus pada pemanfaatan sumber daya, terutama yang ada di dalam populasi dan sumber daya eksternal; mobilisasi dan manfaatkan sumber daya ini untuk mempromosikan dan menciptakan model pembangunan terdepan.
Isu-isu yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal untuk Majelis Nasional kali ini adalah isu-isu yang harus praktis, berjalan paralel dengan Pemerintah, dan menciptakan terobosan luar biasa dalam kebijakan dan reformasi kelembagaan sehingga kita memiliki dorongan untuk mendorong pembangunan nasional yang cepat dan berkelanjutan, serta mencapai tujuan kita di masa mendatang.
Saat ini, Politbiro dan Komite Sentral Partai telah mengadopsi kebijakan melindungi kader yang berani berpikir dan bertindak untuk menciptakan terobosan dan mendorong pemikiran inovatif di antara setiap kader. Perlu terus meningkatkan kerangka kelembagaan, melembagakannya melalui kebijakan dan peraturan yang sangat spesifik untuk menghindari situasi di mana kader ingin bertindak tetapi dibatasi oleh peraturan, sehingga implementasi menjadi sangat sulit. Jika masalah ini tidak diselesaikan, kader akan sangat ragu untuk melaksanakan pekerjaan mereka dan akan terintimidasi untuk berpikir dan bertindak dengan cara yang inovatif.
Oleh karena itu, lembaga-lembaga harus menjadi kekuatan pendorong untuk menyelesaikan masalah ini, mendorong para pejabat untuk berani berkontribusi dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi negara dan rakyatnya. Hukum dan lembaga-lembaga harus mendukung dan melindungi para pejabat yang berani berpikir dan bertindak, hanya dengan demikian kecerdasan, semangat, dan keberanian para pejabat dapat dilepaskan, berkontribusi pada pembangunan bangsa.
Dalam konteks sistem pemerintahan lokal dua tingkat saat ini, desentralisasi dan delegasi kekuasaan juga merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa daerah dapat memenuhi tugas-tugasnya di tingkat komune dan kelurahan. Namun, desentralisasi dan delegasi kekuasaan harus didasarkan pada sumber daya dan kemampuan aktual masing-masing daerah.
Seiring dengan desentralisasi dan pendelegasian kekuasaan, harus ada investasi dalam sumber daya, modal manusia, anggaran, dan pendanaan agar daerah dapat menerapkan desentralisasi dan pendelegasian kekuasaan serta secara proaktif memastikan pelaksanaan tugas yang efektif.
Sejak sesi pertama, selain tugas Majelis Nasional menangani masalah kepegawaian dalam yurisdiksinya, pekerjaan legislatif yang dilakukan selama sesi ini menunjukkan pendekatan yang berkelanjutan dan tanpa gangguan terhadap pembuatan undang-undang. Ini adalah tuntutan yang muncul dari realitas praktis, dan pekerjaan legislatif harus dipertimbangkan secara teratur dan menyeluruh oleh para delegasi dan Majelis Nasional.
Dengan 8 rancangan undang-undang dan beberapa resolusi yang dibahas oleh Majelis Nasional, transisi dalam perkembangan legislatif menunjukkan pergeseran menuju kelancaran operasional aparatur pemerintahan daerah dua tingkat saat ini; Dan mengatasi hambatan dalam implementasi untuk mendorong pembangunan sosial-ekonomi negara.
(sarah m/jurn.bkn/d)
