Bansos Jelang Pencoblosan dimaknai Sebagai “Politik Bansos”
Nasional – www.bakinonline.com
Banjir bantuan sosial (Bansos) skala masif oleh pemerintah untuk masyarakat yang digelontorkan jelang pencoblosan di Pilpres 2024.
Bansos pada tahun politik sangat seksi karena melibatkan sejumlah dana yang sangat besar, Rp 496,8 triliun dan rawan konflik kepentingan dalam penyalurannya. Salah satu yang disoroti adalah kemunculan tiba-tiba nomenklatur Bansos baru, yaitu bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan, yang sebelumnya tak masuk dalam penganggaran.
Penggelontorannya dicurigai ada kepentingan elektoral karena dilakukan pada jelang pemungutan suara, kemunculan tiba-tiba Bansos baru itu dinilai berpotensi membuat tata kelola kas negara menjadi tak sehat.
Bansos menjelang Pilpres sebenarnya bukan hal yang baru. Dalam situasi normal. Bansos merupakan bagian dari program perlindungan sosial dan merupakan program rutin dari instrumen APBN sebagai wujud kehadiran Negara untuk melindungi dan mencukupi kebutuhan hidup masyarakat miskin dan rentan. Seharusnya program Bansos steril dari kepentingan electoral, namun dalam kenyataan di lapangan hal itu tidak terjadi.
Isu tudingan pemanfaatan program Bansos untuk mengeruk suara jelang pemungutan suara Pilpres 2024 dibantah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menterinya.
Melihat praktik penyimpangan di lapangan masih banyak terjadi. Selain buruk bagi pendidikan politik, praktik ini mencederai tujuan dari program Bansos itu sendiri.
Terkait hal itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, program BLT dalam APBN 2024 sudah melalui persetujuan DPR. Mengenai munculnya pos baru bansos mitigasi risiko pangan, Menkeu mengatakan, meski bansos telah dibagi dalam pos-pos, realisasinya bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Diketahui sebelumnya, Jokowi membagikan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino kepada warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kantor Pos Malang. Kota Malang, Jawa Timur, 14 Desember 2023 lalu.
Untuk tahun ini, Menkeu Sri Mulyani mengaitkan BLT baru itu dengan gejolak pangan global dan pentingnya mengendalikan inflasi volatile food yang masih 6,73 persen (yoy), karena inflasi pangan berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
Persoalannya, seberapa urgen BLT baru itu sehingga harus dikucurkan sekarang? Jika tujuannya mengantisipasi dampak geopolitik global, apakah tak bisa ditunda hingga setelah pemilu?
Kecurigaan Bansos disalahgunakan sebenarnya bisa dihindari jika cara-cara kampanye beradab dan beretika dijalankan dengan baik. Pembagian Bansos harusnya tidak dimanfatkan untuk kampanye dan mendulang suara Pilpres.
Mang Comment, “Pembangian BLT dan Bansos dari Negara kepada masyarakat tidak mengikat. Bansos diberikan untuk kepintingan penerima-bukan untuk kepentingan pemberi, Bansos digelontorkan jelang pemungutan suara Pilpres 2024, dimaknai sebagai ‘Politik Bansos’ yang diduga ada kaitannya untuk kemenangan salah satu pasangan Capres tertentu,” pendapat mang Comment.
(oni/resp.bkn/b)
