Wapres Gibran Minta Sistem PPDB Zonasi Untuk Dihapus
Wapres Gibran Minta Sistem PPDB Zonasi Untuk Dihapus Jakarta – www.bakinonline.com Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka (Gibran), meminta Menteri...
Wapres Gibran Minta Sistem PPDB Zonasi Untuk Dihapus Jakarta – www.bakinonline.com Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka (Gibran), meminta Menteri...
DPR RI Tetapkan Setyo Budiyanto sebagai Ketua KPK dan Lima Dewas KPK Jakarta – www.bakinonline.com Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat...
Undang Undang ITE. Fungsi dan 8 Perbuatan yang Dilarang Mang Koment - www.bakinonline.com Diketahui, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU...
Mang Koment. "Digadang-gadang Jadi Sekjend PBB, Jokowi Pilih Jadi Jurkam Pilkada" Jawa Tengah – www.bakinonline.com Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah...
Sudarjono, “Mafia Tanah tak Terlepas Peran Oknum Orang Dalam” Nasional – www.bakinonline.com Mafia Tanah merujuk pada sekelompok orang yang bekerja...
Sudarjono. “Pajak Untuk Kemakmuran Rakyat“ Bukan Untuk Dikorupsi Nasional- www.bakinonline.com Pengertian Pajak, yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang bagi...
Mang Koment. PPN Menjadi 12 Persen, Akan Berdapak Pada Daya Beli Masyarakat Nasional- www.baninonline.com Per 1 Januari 2025, rencana Pemerintah...
Kapolri Berkomitmen Tindak Tegas Pelaku Kejahatan Narkoba Nasional- www.bakinonline.com Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap capaian dalam pemberantasan narkoba yang...
Mang Koment. “Lapor Mas Gibran” Diharapkan Bisa Atasi Keluhan dan Masalah Rakyat Jakarta – www.bakinonline.com Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka...
Tabrakan Beruntun di Tol Cipularang Dipicu Truk alami Rem Blong Purwakarta- www.bakinonline.com Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat mengungkapkan tabrakan beruntun...
Berita Aktual Investigasi Nasional – KANTOR HUKUM MEDIA BAKIN
PT. Bangun Kreasi Indonesia
Jl. Soekarno Hatta no. 636 Bandung – Jawa Barat
© 2021 Bakin Online - Berita Aktual Investigasi Nasional - KANTOR HUKUM MEDIA BAKIN
© 2021 Bakin Online - Berita Aktual Investigasi Nasional - KANTOR HUKUM MEDIA BAKIN