Sudarjono, “Dampak Praktik Dinasti Politik”
(Sudarjono, Pengamat Seni Budaya-Politik)
www.bakinonline.com – Politik Dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih ada terkait dalam hubungan suatu keluarga.
Dinasti, sering diterapkan dalam kekuasaan atau pemerintahan kerajaan, karena kekuasaan akan diwariskan secara turun-temurun dari ayah kepada anaknya. Dinasti dengan tujuan agar kekuasaan tetap berada di lingkup keluarga, tentu saja dengan latar belakang sejarah yang panjang.
Sedangkan Politik Dinasti (Dinasti Politik) , dapat menumbuhkan oligarki politik dan iklim yang tidak kondusif bagi upaya regenerasi kepemimpinan politik, di mana kekuasaan hanya berputar dan dikuasai oleh orang-orang yang mempunyai pertalian kekerabatan atau berasal dari satu keluarga, tanpa memberikan celah kepada pihak lain untuk ikut berpartisipasi.
Dinasti Politik, dapat berdampak buruk bagi akuntabilitas birokrasi dan pemerintahan karena cenderung serakah dan rawan terjadinya praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN), biasanya akan menghalalkan segala cara, cenderung menabrak rambu-rambu yang ada dengan cara mengubahnya sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.
Dinasti Politik, tidak hanya tumbuh di kalangan masyarakat demokratis dan liberal. Namun, pada hakikatnya Dinasti Politik juga tumbuh dalam masyarakat otokrasi dan juga masyarakat monarki. Dimana pada sistem monarki sebuah kekuasaan sudah jelas pasti akan jatuh kepada putra mahkota dalam kerajaan tersebut.
Sudarjono (Darjono), Dinasti Politik dalam suatu negara muncul dapat disebabkan dengan adanya kelompok terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan dalam kelompok tersebut, sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok. Dan adanya kolaborasi antara penguasa dengan pengusaha untuk menyatukan kekuatan modal dengan kekuatan politisi, yang ujung-ujungnya tidak terlepas untuk pelanggengan bisnisnya.
Selain itu adanya pembagian tugas khusus antara kekuasaan politik dengan kekuasaaan ekonomi yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek korupsi, karena tidak adanya control (pengawasan).
Meski hal itu secara undang-undang diperbolehkan, Dinasti Politik dinilai lebih banyak berdampak negatif dari pada sisi positifnya.
Darjono berpendapat, jika praktik Politik Dinasti itu terus dijalankan oleh para penguasa niscaya hal serupa akan merambat ke tingkat penguasa di daerah.
“Dinasti Politik, akibat akan banyak pemimpin daerah menjadi politisi yang mempunyai pengaruh besar. Sehingga semua keluarga, termasuk anak dan istri, akan berbondong-bondong maju untuk terlibat dalam sistem pemerintahan monopoly of power,” Darjono memperkirakan.
(upi/red.bkn/d)
