din syamsuddin,klb demokrat tragdi demokrasi ...
bakinonline.com

Jakarta – bakinonline.com

Guru Besar Pemikiran Politik Islam FISIP UIN Jakarta, Din Syamsuddin sebut Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara, merupakan tragedi demokrasi di Indonesia.

Din meyakini, perpecahan di Partai Demokrat bukan hanya peristiwa memprihatinkan di satu partai Demokrat saja, namun juga bagi iklim politik di Indonesia secara umum.

Pasalnya, jika hal ini dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi perpolitikan nasional. Karena terjadi di partai relatif besar, ia menyebut bukan mustahil masalah serupa juga bakal terjadi di partai-partai yang lain.

“Tak mustahil partai-partai politik lain akan mengalami nasib serupa karena ini bukan sekedar tragedi Partai Demokrat tapi tragedi demokrasi di Indonesia,” katanya, Kamis (11/3/2021).

Lebih lanjut, KLB Demokrat menjadi contoh buruk mudahnya kekuasaan internal parpol dapat diintervensi dengan dalih tertentu.

Melihat apa yang terjadi di Deli Serdang, ia mengaku cemas kejadian akan membawa dampak sistemik dan berpotensi menciptakan kegaduhan politik nasional.

Menurutnya, KLB Demokrat di Deli Serdang menunjukkan bahwa proses konsolidasi demokrasi di Tanah Air masih jauh dari ideal atau sesuai dengan amanat Pancasila.

“Maka itu perlu kita soal dan persoalkan,” uangkapnya.

Sebelumnya, diketahui Partai Demokrat pecah setelah sejumlah kader senior menginisiasi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) untuk membatalkan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Dan berujung menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum, serta Marzuki Alie diangkat sebagai Ketua Dewan Pembina.

Pasca-KLB, salah satu panitia KLB Ilal Ferhard mengklaim pihaknya sudah mendaftarkan kepengurusan Demokrat hasil KLB ke Kemenkumham pada Selasa (9/3/2021).

Dia menjelaskan tim hukum Demokrat kubu Moeldoko sudah membawa sejumlah berkas yang dibutuhkan untuk mendapatkan legalitas, misalnya dokumen hasil KLB, struktur kepengurusan, hingga bukti-bukti lain sebagai bukti pendukung.

Namun, pihak Kemenkumham membantah hal ini dan menyatakan sampai saat ini (9/3/2021) belum menerima susunan kepengurusan Demokrat hasil KLB yang dipimpin Moeldoko.

(ag/res/b)