Aksi “Indonesia Gelap” Ada Kebijakan Tak Berpihak Kepada Rakyat
Jakarta – www.bakinonline.com
Aksi demonstrasi akabar “Indonesia Gelap” yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia digelar pada 17 Februari 2025 di Jakarta Pusat telah menyita perhatian publik. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto (Prabowo) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Gibran).
Dari Simbol Garuda berlatar hitam yang digunakan para demonstran menggambarkan keprihatinan mendalam atas kondisi bangsa yang dianggap jauh dari cita-cita kemakmuran dan keadilan sosial. Aksi serupa juga digelar di berbagai daerah di Indonesia. Hal itu menunjukkan meluasnya keresahan di kalangan mahasiswa.
Perlu dipahami, aksi “Indonesia Gelap” sangat penting bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil. Aksi itu bukan sekadar demonstrasi biasa. Namun, cerminan dari kegelisahan mendalam terhadap arah kebijakan pemerintah Prabowo.
Aksi demo “Indonesia Gelap” mencakup berbagai isu krusial yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mulai dari pendidikan, agraria, hukum hingga keadilan sosial.
Aksi demo “Indonesia Gelap” yang dilakukan pada 17 Februari 2025 di Jakarta Pusat yang melibatkan ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Mereka melakukan long march dari Taman Ismail Marzuki (TIM) Cikini menuju kawasan Patung Kuda, Medan Merdeka Barat.
Aksi itu bermula dipicu oleh protes terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Peserta aksi membawa bendera dan spanduk, serta satu mobil komando. Untuk sementara kawasan sekitar Bundaran Patung Kuda ditutup untuk mengantisipasi kepadatan massa.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro, mengerahkan sebanyak 1.623 personel gabungan untuk mengamankan demonstrasi tersebut. Personel tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan instansi terkait lainnya.
Susatyo berharap, aksi dapat berjalan kondusif dan personel gabungan dapat mengawal jalannya demonstrasi hingga selesai. Pengamanan juga dilakukan di sejumlah titik di sekitar Bundaran Patung Kuda Monas hingga di depan Istana Negara.
Mahasiswa dalam aksi itu menentang kebijakan efisiensi pemerintah. Ia menyebutkan dampak kebijakan tersebut, seperti mahasiswa yang putus kuliah karena orang tua mereka terkena PHK. Mahasiswa lain juga menyoroti pemotongan anggaran pendidikan yang tidak jelas peruntukannya serta kebijakan LPG 3kg yang memberatkan masyarakat miskin.
Hal ini menunjukkan bahwa tuntutan mahasiswa tidak hanya bersifat umum, tetapi juga menyentuh permasalahan konkret yang dialami rakyat.
13 tuntutan utama dalam aksi “Indonesia Gelap” yang mereka suarakan :
- Pendidikan Gratis, Ilmiah, dan Demokratis: Mahasiswa menuntut pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan bebas dari intervensi politik. Pemangkasan anggaran pendidikan juga harus dibatalkan.
- Reforma Agraria Sejati: Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merampas tanah rakyat harus dicabut. Reforma agraria yang adil dan berpihak pada rakyat kecil harus diwujudkan.
- Tolak Revisi UU Minerba: Revisi UU Minerba dinilai sebagai alat pembungkaman kritik akademis. Mahasiswa menuntut agar revisi tersebut dibatalkan.
- Hapus Dwifungsi ABRI: Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat demokrasi. Mahasiswa menuntut penghapusan dwifungsi ABRI.
- Sahkan RUU Masyarakat Adat: Perlindungan hukum atas tanah dan budaya masyarakat adat harus dijamin melalui pengesahan RUU Masyarakat Adat.
- Cabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025: Inpres ini dianggap merugikan rakyat, khususnya dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Mahasiswa menuntut pencabutan Inpres tersebut.
- Evaluasi Total Program MBG: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran dan tidak menjadi alat politik.
- Realisasikan Anggaran Tunjangan Kinerja Dosen: Kesejahteraan dosen harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Perampasan Aset: Mahasiswa mendesak pemerintah untuk mengeluarkan Perppu Perampasan Aset untuk memberantas korupsi.
- Tolak Revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan: Revisi UU ini berpotensi menguatkan impunitas aparat dan memperlemah pengawasan.
- Efisiensi dan Rombak Kabinet: Borosnya pejabat negara harus diatasi dengan efisiensi anggaran dan perombakan kabinet.
- Tolak Revisi Tata Tertib DPR: Revisi tata tertib DPR dinilai bermasalah dan berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan.
- Reformasi Kepolisian: Kepolisian harus direformasi untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.
Dari tuntutan tersebut mencerminkan keprihatinan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan dan memberatkan rakyat Indonesia.
(jons/jurn.bkn/d)
Mang Komment, “Aksi ‘Indonesia Gelap’ merupakan sinyal adanya krisis demokrasi di negeri ini. Hal itu, dipicu beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, serta berpotensi penggunaan aparat negara untuk kepentingan politik,” kata mang Komment.
“Aksi ‘Indonesia Gelap’ merupakan jawaban dari pernyataan Jokowi, bahwa presiden Prabowo adalah presiden terkuat yang tak ada yang berani mendemo…?” pungkasanya.
