Bakinonline, Kab.Bogor. Meskipun sempat diberitakan secara online oleh Portal Berita Lokal , tentang mahalnya biaya sekolah di SMA 2 Gunung Putri ini, namun tidak tuntas pembahasan pokok materi berita didalamnya bahkan terkesan takut atau terintimidasi  portal berita lokal tersebut hanya memuat judul berita dan narasi singkat yang memang kurang jelas. Memang bukan merupakan kesalahan dari awak media untuk transparan terhadap semua berita baik berita menjunjung ataupun berita menghujat. Diawali dari keresahan orang tua murid di SMA favorit dibilangan Kab. Bogor tersebut akan mahalnya biaya yang ditarifkan bagi setiap murid mereka. Bahkan besaran tarif biaya yang di ajukan merupakan keputusan final dari sekolah untuk menjadi acuan biaya dalam putusan rapat Komite Sekolah tersebut. Sutoyo salah satu orang yang pertama kali mengatakan bahwa tawaran angka untuk pungutan itu sudah final dan memancing reaksi keras orang tua murid saat itu.

       Berbekal “rasa gundah bersama” para orang tua Murid kelas XI menghimpun keterangan demi keterangan agar jelas apa sesungguhnya yang terjadi di sekolah itu. HasiL Investigasi mereka cukup mengagetkan, karena disinyalir adanya Pungutan Liar  yang jumlahnya hingga Milyaran Rupiah sejak tahun 2015 hingga sekarang. Ditenggarai banyak sekali biaya yang dianggap tidak jelas dan mengada-ada ,”Seperti biaya  Jasa Guru mendaftarkan kesekolah selanjutnya, Uang LKS dan Buku Paket atau buku Ajar, Uang Koperasi yang tidak jelas kegunaannya sehingga timbul biaya biaya lain, ada sekitar 58 Item , nanti saya kirimkan melalui Whats App, ” Urai salah satu nara sumber yang enggan disebutkan namanya kepada BAKIN beberapa waktu lalu.

         Yang lebih parah, mereka menemukan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen , tindak pidana sebagaimana diatur  dalam KUHP pasal 262 atau 263 pada SK pengangkatan Ketua Komite Sekolah atas nama (Prj) yang juga merupakan anggota TNI Aktif  serta pernah menjabat sebagai DanRaMil Cibitung-Cikarang. Setelah melihat dan pelajari video hasil analisa para orang tua murid terhadap dua tanda tangan Kepala Sekolah , Ibu Nani tahun 2015 saat SK Ketua Komite diluncurkan, tanda tangan itu tidak mungkin akan sama identik setiap gores coretan pertanda tangan seseorang, kalaupun akan sama itu hanya tekanan goresan terhadap kertas saja, SK tersebut hasil ‘crop’ dan rekayasa menggunakan komputer dengan program Photoshop yang kurang mahir menggunakannya, jelas terlihat ada bagian yang tertumpuk hingga menghapus bagian bawahnya yang akhirnya terlihat ganjil.Terlihat ada tanda tangan disurat yang berbeda memiliki akurasi sempurna layaknya copy paste dan memang demikian proses yang dibuat pihak oknum sekolah tersebut.

          Ada beberapa dokumen yang mendukung tindak pidana dimana yang tercantum dalam pasal 263, 263 dan 374. berhasil dikumpulkan ” Penipuan yang dilakukan dalam jabatan…yah seperti itulah bunyi pasalnya kalau tidak salah untuk pasal 374, dan membubuhi keterangan palsu pada dokumen yang resmi untuk pasal 263 nya….belum lagi arah tindak pidana dalam Pungutan Liarnya, yang memang sudah kita laporkan kepada Saber Pungli dan juga pihak Kepolisian,” Ujar seorang wali murid kepada BAKIN. Jadi penggalangan dana ilegal kaitannya dengan SK palsu ini ditenggarai di ciptakan bersama antara oknum Wakasek dan orang yang dipilihnya itu, (LC) sebagai Wakasek sudah mengakui akan SK Palsu itu saat Rapat Komite tanggal 18 Agustus lalu, waktu itu ia palsukan tanda tangan Nina Risnayati, S.Pd  Kepala Sekolah Tahun 2015, ketika terungkap, disinyalir adanya upaya damai yang dilontarkan oknum tersebut, menawarkan hingga 300 juta rupiah agar tidak memperpanjang hal ini,

Berbagai cara sudah ditempuh hingga melahirkan beberapa kesepakatan yng telah dijadikan bukti kuat para orang tua murid untuk membuktikan bahwa oknum-oknum tersebut sudah mengakui kesalahannya, salah satu point nya, Ketua Komite itu siap mundur dari jabatannya, akan tapi sampai berita ini di rilis ,masih saja seperti itu seolah ‘pasang badan’, pengakuan (LC) akan pemalsuannya , dijawab dengan selembar surat keterangan dari Nina selaku Pejabat Pengesah SK waktu itu, bahwa pemalsuan tandatangan di SK atas sepengetahuannya, langkah bodoh itu justru akan menjerat Nina yang seharusnya melaporkan pemalsuan malah menghimpun diri masuk dalam praktek pidana mereka.

          Nina yang merupakan pihak yang dirugikan malah seolah melindungi mereka dengan memberikan Surat pengakuan Nina bahwa pemalsuan itu atas sepengetahuannya . Merupakan jerat bagi Nina yang mungkin saja dia terlibat dalam ‘belah bagi’ kuenya.

 Akibat keserakahan dan lalim sebagai orang-orang yang berkuasa di sekolah tersebut hingga terbongkarnya kasus yang disinyalir akan terkena sanksi kurungan Penjara hingga tahunan karena melanggar beberapa pasal dalam KUHP atau memang merekapun korban dari tekanan jaringan kekuasaan para mafia yang duduk dalam kepemerintahan, legislatif, yudikatif atau para penegak hukum lainnya. Tidaklah ada orang kebal hukum dinegara ini, tidak seorang pejabat negara , Anggota ABRI, Polisi atau masyarakat umum, semua sama dimata hukum. Mungkin di era sebelumnya jika pelanggaran oleh anggota TNI, maka Institusi tersebut akan memberikan daya kebal hukum kepada anggotanya sehingga setiap anggota saat itu akan imun, namun di era sekarang, sungguh tidaklah demikian lagi mungkin hanya petinggi petinggi yang memiliki jaringan kuat dipemerintahan yang bisa terlihat IMUN terhadap hukum di Indonesia.

Senin depan akan adakan gerakan, termasuk pelaporan resmi sudah dilakukan oleh salah seorang wali murid kepada POLRES BOGOR, sumber lain mengatakan .

 Mosi tidak percaya sudah dibuat untuk bahan penyelesaian, pengakuan (LC) akan SK Palsu yang dibuatnya, Pengunduran diri Ketua Komite , Pelaporan orang tua murid oleh Kepala Sekolah (Plt) dan lainnya ternyata hanya terlihat seperti adu strategi dari para’ badut korup’ disekolah itu, mereka seolah tidak bersalah dan masih berusaha bertahan seperti santa suci yang terdzolimi.  Kasus ini akan berkembang kesegala arah dimana ada kemungkinan beberapa pihak yang terlibat adalah orang orang yang biasa bermain jual beli birokrasi dan pasti mengarah kepada dinas terkait ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkompeten dibidang pendidikan, BAKIN akan kawal kasus ini hingga tuntas, jangan sampai ada pihak yang masuk angin, bagai mana nasib anak didiknya bila si pendidik memiliki moral korup dan bejad seperti ini, juga oknum aparat yang seolah membackingi kegiatan kotor tersebut, harus diberantas demi tegaknya keadilan dan demi moral anak bangsa.

Tidak ada kejahatan yang sempurna selain kejahatan oleh iblis,  Orang-orang yang terbutakan seperti kepanikan oknum di SMA 2 Gn Putri ini pun meninggalkan celah untuk terungkap, jawaban demi jawaban pihak oknum mewakili sekolah sebenarnya hanya akan membenamkan nama sekolah itu sendiri. Dilain kesempatan, Upaya untuk menyuarakan kepada Dinas terkait, dalam hal ini  Dinas Pendidikan Prov.Jabar dan dianjurkan  oleh  Deden selaku perwakilan Ka.Bid. Disdik Prop JABAR untuk menemui  Heri,  sebagai orang  BP3 Cibinong.

 

  Sekarang , semuanya masih digantung, seolah jadwal yang padat dan tidak bisa digantikan oleh pihak lain, sehingga masalah ini tertunda penyelesaiannya. Padahal masalah ini maha penting, sejak sekolah ditenggarai tersandung kasus pidana, maka segenap elemen bangsa harus tahu dan prihatin serta pemerintah harus TURUN TANGAN  karena akan membentuk karakter korup selanjutnya terlebih di tempat ajar didik terjadinya. (Lihat selanjutnya di JEJAK KASUS PUNGLI DI SMAN 2 GN.PUTRI KAB. BOGOR).*Adam