bakinonline.com

Jakarta, 3 Juni 2017

Mario (15) remaja asal Cipinang Muara menjadi korban Persekusi atau pengejaran oleh sekelompok orang tertentu. Pihak Kepolisian pun langsung bertindak dan mengusut dugaan penganiayaan tersebut berdasarkan Video yang telah beredar dan viral di media sosial. Demi keamanan Mario sekeluarga dievakuasi dari kediamannya di Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (01-06-2017).

Korban kini sudah membuat laporan dan barang bukti video yang beredar viral di media sosial pun telah diterima pihak Kepolisian Polda Metro Jaya. Kepolisian pun segera bertindak mengusut terkait soal dugaan penganiayaan oleh massa FPI yang dialami oleh Mario yang mana pada saat ini Mario masih berusia 15 tahun.

“Kejadian persekusi itu terjadi pada tengah malam dimana korban saat itu sedang tidur kemudian digedor-gedor oleh orang yang mengaku dari FPI” kata Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Hendy F Kurniawan.

Selanjutnya Mario dibawa ke kantor RW 03 Kelurahan Cipinang Muara. Saat Mario berada dikantor tersebut, ada juga orang yg berjaga di lokasi tersebut dan tampak di video itu, sekelompok orang sedang mengelilingi Mario lalu ada yang sempat memukulnya.

“Laporan Polisi ini terkait dengan penganiayaan yang dialami oleh Mario yang masih dibawah umur, kemungkinan dapat dijerat dengan pasal penganiayaan anak dibawah umur atau pengeroyokan,” ujarnya.

Sementara itu , juru bicara FPI Slamet Maarif menuturkan melalui pesan singkat “itu anak menghina ulama terutama Habib Rizieq lewat postingan dan menantang umat islam, masyarakat tidak terima, cari tuh anak untuk dinasehati dan janji untuk tidak mengulangi, anak FPI hadir untuk memastikan tidak ada main hakim sendiri”.

Menurut Koalisi Anti-Persekusi yang terdiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, SAFEnet, Gusdurian, Imparsial, Mafindo dan lainnya bahwa persekusi yang terjadi di media sosial belakangan ini memiliki pola terstruktur dan sistematis.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan pemerintah harus turun tangan mengatasi tindakan persekusi itu. “Negara harus melakukan investigasi serius. Kami katakana ada yang meluas, sistematis, terencana dan terorganisir. Ada mesin dengan membuat ketakutan,” di gedung YLBHI, Jakarta Pusat, Kamis (01-06-2017).

Koordinator Southeast Asia Freedom of Expression Of Network(SAFEnet) Damar Julianto mengatakan, tindakan persekusi menyasar kelompok yang lebih lemah hingga kelompok minoritas. Bahkan ada pihak yang sengaja memalsukan akun media social kelompok etnis tertentu.

Belakangan Konflik persekusi kerap kali terjadi, Koalisi Anti-Persekusi ungkap ada 59 kasus persekusi sejak Desember 2016 hingga Mei 2017. Koalisi Anti-Persekusi mengakui belum mampu menjangkau semua korban.

Namun mereka telah membuat posko pengaduan untuk para korban. Para korban akan dibantu pendamping hukum, kerja sama dengan kepolisian serta pshiko-healing.

Kepolisian kini sudah menangkap 2 orang anggota FPI yang diduga melakukan penganiayaan dan kedua orang tersebut masih menjalani pemeriksaan. FPI pun menyampaikan pasti akan memberikan pendampingan hukum bagi kedua orang yang statusnya masih diperiksa.

Untuk diketahui, anak-anak berhak bebas dari kekerasan baik psikis maupun fisik. Hal ini diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) yang berbunyi, “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan.”

Sementara itu aturan hukum lainya mengatur Hak Anak Terbebas dari Kekerasan, yaitu Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:
“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

a.    diskriminasi;
b.    eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
c.    penelantaran;
d.    kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
e.    ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya”. (Redaksi TRC_Bakin Online)