Bakinonline.com, 16 Februari 2018

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta operator telepon seluler (Ponsel) akan melakukan langkah sinergi untuk memvalidasi database nomor identitas asli ponsel (International Mobile Equipment Identity / IMEI). Upaya ini guna mencegah dan mengurangi peredaran ponsel yang masuk ke Indonesia secara ilegal

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan penyedia chipset ponsel, Qualcom, untuk mendapatkan data base IMEI ponsel yang beredar dan akan masuk ke Indonesia. Database tersebut akan dimiliki Kemenperin pada April mendatang.‎ “Pada bulan April nanti, data IMEI ini sudah terkonsolidasi. Kami telah bekerja sama dengan Qualcomm dan akan di-support oleh Kominfo,” ujar dia di Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai, Jakarta, Kamis (15/2/2018).

Menperin menjelaskan, sistem kontrol IMEI yang akan dikelola oleh Kemenperin tersebut dapat diakses secara online. Dengan sistem ini, nantinya ponsel ilegal yang IMEI-nya tidak terdaftar dalam database yang dimiliki Kemenperin tidak bisa digunakan di Indonesia.

“Secara individu bisa dicek. Jadi, teknisnya, kalau IMEI tidak terdaftar, maka tidak bisa digunakan di Indonesia,” jelasnya.

Namun demikian, Airlangga menyatakan pada April ponsel ilegal tersebut masih bisa digunakan di Indonesia. Sebab, untuk mengefektifkan kontrol IMEI terhadap ponsel, masih diperlukan sinergi dengan Kominfo dan operator ponsel.‎‎ Dia sendiri belum bisa memastikan kapan kebijakan kontrol IMEI ini bisa diterapkan sepenuhnya. (Redaksi Bakin)