Sumedang – bakinonline.com

Tenaga honorer yang tergabung dalam forum komunikasi tenaga honor (FKTH) dan Forum Honor Kategori 2 (FHK2) Kabupaten Sumedang, senin, 01 Oktober 2018, melakukan Aksi damai di dua tempat berbeda. Untuk FKTH dilaksanakan dihalaman Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sedangkan FHK2 melakukan tuntutan nya di Gedung DPRD Kabupaten Sumedang

Dalam aksinya, keduanya meminta kejelasan pemerintah kabupaten Sumedang tentang perekrutan CPNS tahun 2018 dan meminta pemerintah sumedang untuk menunda perekrutan CPNS, serta menolak Permen PAN RB No. 36-37 karena dianggap tidak mengakomodir tenaga honorer.

Begitupun disampaikan Nanang Supriatna, Ketua Umum Forum Komunikasi Tenaga Honorer (FKTH) Kabupaten Sumedang dalam orasinya, mengingat kan pemerintah sumedang menyelesaikan dulu P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang selama ini dijanjikan, serta meminta untuk menunda perekrutan CPNS tahun 2018 dan menolak Permen PAN RB No. 36 dan 37.

“Saya lahir dari honorer, tolak  Permen PAN RB No. 36 dan 37, karena tidak mengakomodir semua, P3K saja yang telah dijanjikan belum diselesaikan, selesaikan dulu dong P3K nya jangan sampai omong kosong belaka”. Ujar Nanang dihadapan para peserta demo.

Sebelumnya, Oma Saepudin, Ketua 1 FKTH Kabupaten Sumedang pun, menyebutkan, demo tersebut, menuntut keberanian pemerintah kabupaten sumedang untuk berani mengambil langkah menunda perekrutan CPNS tahun 2018. Karena, formasi yang diajukan pemerintah kabupaten sumedang sebanyak 430 itu, tidak mengakomodir tenaga honorer. Ujarnya kepada wartawan saat di wawancara

Menurutnya, yang paling penting dalam demo tersebut, kami menolak Permen PAN RB No. 36 dan 37 yang tidak memihak kepada tenaga honorer, khususnya tenaga honorer kategori 2 (K2). Dan, yang kedua, kami pun, meminta pemerintah kabupaten Sumedang memprioritaskan status honorer menjadi CPNS. Yang ketiga, kesejahteraan para honorer supaya ditingkatkan.

Ditambahkan, pemerintah kabupaten Sumedang, selain menunda perekrutan cpns tahun 2018, selesaikan dulu honorer khusunya honorer K2 secara bijak dan adil. ” Kenapa kabupaten lain bisa, sedangkan kabupaten sumedang berdiam diri. Apabila ada kebijakan pusat tenaga honorer harus di P3K kan, itu dulu yang harus diselesaikan, karena sampai hari ini pun, masalah P3K hanya sebatas PHP (red-pemberi harapan palsu)”. Ungkapnya

Ditempat terpisah, mengenai perekrutan dengan formasi 430 dan untuk K2 hanya 72 untuk semua SKPD di kabupaten Sumedang yang disampaikan untuk umum tersebut, dibenarkan Kepala BKD Kabupaten Sumedang, Endi Ruslan

Diakuinya, “masalah perekrutan tersebut, itu hasil tim seleksi pusat, pusat yang mengeluarkannya”. Ujarnya kepada awak media saat diwawancara.

Nanang Supriatna, Ketua Umum Forum Komunikasi Tenaga Honorer (FKTH) Kabupaten Sumedang menyampaikan.  (Redaksi Bakin)