Soreang,
bakinonline.com

Kabupaten Bandung – bakinonline.com

Rencana akan diaktifkan kembali rel kereta api untuk operasional Mass Rapid Train (MRT) dan Light Rail Transit (LRT) di Soreang, untuk mewujudkan rencana ini manyak mengalami kendala terutama berkaitan dengan lahan untuk rel. mengingat selama ini lahan bekas rel (tanah PJKA) sudah berubah menjadi bangunan unian masyarakat.

Hal ini dialami oleh Kamal, salah seorang warga Kampung Pasantren Desa Pamekaran Kecamatan Soreang, “saya dan warga masyarakat sudah melakukan pembayaran sewa. Tapi tidak diterangkan secara spesifik untuk sewa apa.” Katanya.

Pembayaran itu dilakukan sejak tahun 2018 lalu, diseputaran Station Soreang. Pembayaran itu akibat adanya demo masyarakat diseputaran station yang menuntut ganti rugi bangunan.

“Untuk tahun 2019 ini, saya belum ada informasi apakah akan ada pembayaran lagi ke PJKA atau tidak,” ungkapnya.

Ketika hal itu dikonfirmasikan ke Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Drs. H. Yayat Hidayat, MM., dia mengakui hingga saat ini belum ada tembusan. Memang itu merupakan lahan pemerintah atau instansi terkait. Jadi hal itu menurutnya jelas merupakan kewenangan pemerintah. Untuk masalah ganti rugi bangunan atau hal lainnya, dia tidak memberikan komentar karena itu merupakan kewenangan pemerintah.

“Namun perlu juga ditegaskan kembali masalah lahan PJKA tersebut merupakan milik pemerintah. Jadi pengambilan lahan tersebut merupakan hak pemerintah,” kata Yayat.

Bila memang akan dilakukan pengoperasian MRT dan LRT, dia mengakui belum menerima surat pemberitahuan atau rekomendasi. Tapi kalau memungkinkan ada upaya agar antar pihak tidak saling merugi.

“Kalau memang terjadi pembayaran yang dilakukan masyarakat kepada PJKA, saya minta kwintasinya, agar saat pengaduan dari mereka ada pelampiran bukti,” tegas Yayat.

# Q_Agus. Kab. Bdg