“RUU Menuai Kontroversi di Ujung Periode Pertama Jokowi”
bakinonline.com

Jakarta – Bakinonline.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk politik, terkait rencana menerbitkan perppu untuk mencabut UU KPK. Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Jokowi tak terlalu mengakomodasi aspek politik.

“Menurut saya, dengan pernyataan sebelumnya bahwa Jokowi tidak ada beban lagi bagi memimpin pemerintahan di periode kedua, mestinya itu dikonkretkan atau ditunjukkan dalam pengambilan keputusan pada level kekuasaan pemerintah. Aspek politik sesungguhnya kan Jokowi sudah banyak mengakomodasi berbagai macam kepentingan dan keinginan politik di DPR dalam beberapa produk legislasi dan undang-undang yang sudah disahkan,” kata Koordinator Korupsi Politik ICW Donal Fariz, Sabtu (28/9/2019).

Dia mengatakan diakomodasinya kepentingan parpol lewat UU dan pengisian kabinet nanti harusnya bisa dilihat Jokowi sebagai bentuk kompensasi kepada parpol pendukungnya. Oleh sebab itu, kata Donal, Jokowi tak harus terlalu akomodatif terhadap kepentingan parpol terkait Perppu KPK, yang memang merupakan kewenangan Jokowi sebagai presiden.

“Menurut saya, tentu saja faktor politik sudah dihitung oleh Jokowi dan justru, ketika kepentingan politik itu terlalu diakomodasi, ini membawa dampak kegoncangan bagi pemerintah,” ujar Donal.

Masuknya sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang menuai kontroversi di ujung periode pertama Jokowi, menurut Donal, merupakan dampak dari terlalu diakomodasinya aspek politik oleh Jokowi. Donal menilai, ketika Jokowi terlalu mengakomodasi keinginan elite politik, justru Jokowi kerap kehilangan dukungan dari publik.

# Undang- Bkn Jkt