Bandung, 21 Desember 2017 (bakinonline)

Rencana baik pemerintah untuk menerapkan nomor induk melalui  kartu e- KTP yang yang terkesan carutmarut dan gagal (tidak berjalan seperi yang diharapkan), terkuak ada dana yang dikurupsi yang mengakibatkan kerugikan negara sebesar Rp 2.3 triliun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengusut oknum intelektual yang terlibat, baru 1 (satu) tersangka Setya Novanto yang dinyatakan terlibat kasus korupsi e- KTP yang saat ini masih dalam proses persidangan.

Program e- KTP carutmarut dan terkesan gagal,  lagi-lagi rakyat yang menjadi korbannya, pengurusan e- KTP yang memakan waktu lama, 1 tahun bahkan lebih hanya untuk mendapatkan selembar resi yang katanya bisa untuk keperluan administrasi sementara dalam pengurusan perbankan dan lainnya, kenyataannya tidak semuanya bisa menerima resi tersebut sebagai pengganti KTP.

Sambil menggu blangko e-KTP datang dibeberapa kantor kecamatan melakukan pendataan, mesti demikian tidak semua yang merekam e-KTP lansung menerima kartu penduduk dengan alasan blangko habis sehingga molor tanpa kepastian yang jelas.

 Dari penelusuran Tim Crew Bakinonlin, kejadian ini ditemui hampir terjadi di seluruh wilayah di Indonesia, untuk mendapatkan sekeping kartu e- KTP perlu pengorbanan waktu untuk mengantri dan menunggu tanpa ada kepastian yang jelas kapan KTP tersebut dapat diterima.

Banyak temuan dilapangan untuk orang yang berduit dengan memberikan sejumlah uang sekitar Rp 500.000,- dapat dengan cepat bisa mendapatkan kartu e- KTP, “ Diduga masih ada stok blangko yang sengaja disimpan oleh oknum pembuat kartu e KTP “, dan kalau ini dibiarkan akan digunakan oleh oknum tersebut untuk melakukan pelanggaran baru,  dengan menjual belikan kartu  e- KTP yang seharusnya Gratis.

Pererintah harus segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi kesulitan masyarakat dalam mendapatkan kartu e- KTP tanpa harus menunggu proses persidangan Setya Novanto dan oknum aktor intelektual lain yang kemungkinan terlibat untuk divonis, sehingga situasi ini tidak digunakan oleh oknum tingkat bawah untuk mengambil keuntungan dengan menjual belikan kartu e- KTP tersebut. Dan sebentar lagi  akan adanya Pilgub, Pilkada, Pil Pres dan Pil-pil lainnya, sehingga sangat diperlukan akurasi data jumlah penduduk terutama bagi yang mempunyai hak pilih sangat penting.  (Darjono Bakin)