vaksin covid-19 gratis ...
Presiden Joko Widodo, “Vaksin Covid-19 untuk Masyarakat Adalah Gratis”

Jakarta – bakinonline.com

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengapresiasi bahwa vaksin Covid-19 aman, setelah ada izin dari Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM).

Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya siap sebagai orang yang pertama untuk divaksin. Menurut Jazilul, pernyataan Jokowi itu membuktikkan Sang Presiden ingin menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa vaksin Covid-19 aman.

“Kalau Presiden jadi orang pertama yang bakal menggunakan vaksin, itu luar biasa. Ini menjadi contoh sekaligus mematahkan dugaan bahwa vaksin itu tidak aman. Ternyata Presiden saja menggunakan. Itu artinya vaksin aman untuk dipakai, tidak ada efek samping. Buktinya, Presiden pakai,” ujar Jazilul dalam keterangannya seperti dikutip dari Antara, Kamis (17/12/202).

Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Gus Jazil ini mendorong agar proses uji klinis dan izin penggunaan darurat (EUA) dari BPOM atas vaksin Covid-19 yang telah ada di Indonesia untuk dipercepat agar bisa segera diedarkan.

Jika peredaran vaksin bisa dipercepat, diharapkan kondisi sosial masyarakat bisa segera pulih kembali dan ekonomi dapat berjalan normal.

“Itu menjadi harapan ketika ada kepastian kapan vaksin yang sudah sekian lama disimpan ini akan diedarkan. Ini menjadi harapan yang positif sehingga menimbulkan semangat, optimisme publik,” ujar Jazilul.

Karena jumlah vaksin yang tersedia saat ini masih terbatas, Jazilul meminta pemerintah membuat skala prioritas dengan mengacu pada data yang valid, ia menegaskan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 harus tepat sasaran.

“Vaksin ini sasarannya harus tepat. Pertama, kepada orang yang rentan. Kedua, bagaimana dengan pemberian vaksin bisa menggerakkan ekonomi dalam satu daerah. Jadi nanti Kementerian Kesehatan bisa menilai mana yang harus segera mendapatkan vaksin,” kata Waketum PKB tersebut.

Disampaikan Jokowi, bahwa vaksinasi adalah gratis (tidak dipungut biaya). Jazilul berpesan agar pemerintah menghitung dengan cermat berapa biaya yang dibutuhkan.

Jazilul menilai pemberian vaksin sepatutnya tak digratiskan sepenuhnya, karena akan membutuhkan biaya besar jika diberlakukan secara nasional. Menurut dia, pemberian vaksin terhadap masyarakat dengan ekonomi mampu tidak perlu cuma-cuma.

“Karena negara ini kan sedang kekurangan anggaran, sedang krisis sehingga tidak semua harus gratis kalau saya. Apalagi kalau uangnya dari mana itu gratis?. Berapa besar yang harus digratiskan? Itu harus dihitung secara transparan,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Jokowi menegaskan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 akan digratiskan bagi masyarakat.

Pernyataan Jokowi itu mengakhiri polemik mengenai skema vaksinasi berbayar alias mandiri. Skema mandiri tersebut sebelumnya sudah diatur dalam Kepmenkes HK.01.07/ Menkes/9860/2020 yang diteken Menteri Kesehatan Agus Terawan Putranto pada 3 Desember lalu.

“Setelah kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali,” ujar Jokowi dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, yang disiarkan secara daring via akun Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12/2020) siang.

Jokowi mengaku telah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memprioritaskan dan merealokasi anggaran untuk menjamin pengadaan hingga pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang rencananya mulai dilakukan tahun depan. Bukan hanya itu, Jokowi pun menegaskan akan menjadi yang pertama disuntik sebagai jaminan keamanan vaksin.

Sebagai informasi, dalam Perpres 99/2020 yang diteken Jokowi pada 5 Oktober 2020 ditegaskan pada pasal 13 bahwa pelaksana vaksinasi Covid-19 adalah Kemenkes, kemudian dalam pelaksanaannya yakni pada pasal 14 kementerian itu dapat bekerja sama dengan sektor lain untuk dukungan dalam pemberian vaksin. Dukungan itu yakni penyediaan tenaga kesehatan, tempat vaksinasi, logistik/transportas, gudang dan alat penyimpan vaksin, keamanan, sosialisasi, serta penggerakan masyarakat.

Sementara untuk dalam pengadaan vaksin Covid-19, Jokowi telah menugaskan Menteri BUMN dengan memerhatikan sejumlah kriteria dan penetapan dari menteri kesehatan.     (Irma/resp.bkn/jk)