Presiden Joko Widodo, “Tak Setujui Beberapa Poin Revisi UU KPK”
bakinonline.com

Jakarta – bakinonline.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut terpilihnya lima pimpinan KPK periode 2019-2023 merupakan kewenangan dari DPR. Setelah hasil dari proses seleksi calon pimpinan KPK oleh Pansel diserahkan Presiden ke DPR, maka keputusan selanjutnya merupakan kewenangan dari DPR.

“Itu sudah lolos pansel dan prosedurnya semuanya ada di kewenangan DPR,” ujar Jokowi saat konferensi pers terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Presiden Joko Widodo menyampaian beberapa poin keberatan terhadap rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Sebelumnya Jokowi telah mengirim Surat Presiden (Surpres) kepada DPR untuk merespons inisiatif DPR untuk memulai pembahasan revisi UU KPK. Pada prinsipnya, ujar Presiden, UU KPK telah berusia 17 tahun dan memerlukan sejumlah penyempurnaan secara terbatas.

“Kita jaga agar KPK tetap lebih kuat dalam pemberantasan korupsi. Saya telah memberikan arahan kepada Menkumham dan MenPANRB agar menyampaikan sikap dan pandangan pemerintah terkait substansi di RUU KPK yang diinisiatifi oleh DPR,” kata Jokowi di Istana Negara, Jumat (13/9/2019).

Red. bakin