PPHI, “Mahasiswa dan Masyarkat Menolak UU KUHP dan UU KPK Yang Baru Disahkan, Itu Dalam Konteks Konstitusional”
bakinonline.com

Cirebon – bakinonline.com

Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia, Dewan Pimpinan Daerah (PPHI – DPD) Jawa Barat, menggelar acara konsolidasi dan Koordinasi di Hotel Aston Cirebon, Sabtu 21 September 2019.  Yang dihadiri oleh Ketua Umum PPHI-DPP Jakarta DR. Tengku Murphy Nushmir, SH. MH., Ketua DPD-Jabar Asep Hariyuloh, SH., Ketua DPC-Cirebon, Ketua DPC-Kuningan, Ketua DPC- Majalengka dan Ketua DPC-Indramayu serta staf pengurus PPHI lainnya.

Asep Hariyuloh dalam sambutannya, “Acara Konsolidasi dan koordinasi ini di gelar di Ceribon yang dihadiri oleh Ketua DPC Cirebon, Kuningan, Indramayu dan Majalengka. Diharapkan dalam acara ini membuka peluang untuk berdiskusi dan mengkukuhkan kepengurusan tingkat DPC agar PPHI dapat terbentuk dan dapat bekerja sama dengan pemetintah di tingkat kabupaten di Jawa Barat.” Ujar Asep.

“Diharapkan dengan terbentuknya DPC PPHI tingkat kabupaten dapat membantu masyarakat yang memerlukan bantuan terkait dengan permasalahan hukum. Berikutnya DPD-PPHI Jabar akan mengkukuhkan DPC lainnya ditingkat kabupaten se- Jawa Barat secara bertahap.” Asep menambahkan.

Dalam kesempatan itu Darjono Crew Bakinonline, sempat mewawancarai  DR. Tengku Murphy Nushmir, SH. MH. Selaku ketua umum praktisi hukum ‘PPHI’ , terkait dengan aksi demo mahasiswa di beberapa daerah yang menolak revisi UU KUHP dan UU KPK.

Menurut Tengku Murphy, “Kita ambil saja satu azas dalam hukum pidana equality before the law, atau tiada seorang dapat dipidana sebelum ada peraturan yg mengaturnya. Jika kita lihat dari prinsip supermacy hukum dikenal ada 3 adigium dalam Rule of Law diantaranya perlindungan Hak asasi terhdap individu. Terkait RUU KUHP kita, melihat RUU KUHP yang sudah disyahkan oleh DPR menjadi UU yang berlaku mengikat sekaligus sebagai codefikasi dan unifikasi tentang larangan-larangan perbuatan dan keharusan didalam KUHP yang dipandang sebagai Hukum, oleh karena RUU KUHP sudah disayahkan, maka kita sebuat UU Kitab hukum Pidana atau KUHP, akan tetapi yang perlu dipertanyakan dalam legislasi apakah KUHP yg baru itu sudah seimbang dan nantinya akan nermanfaat.”?  Tengku Murphy mempertanyakan.

Lebih lanjut kata Dia, “Jika KUHP yang baru dirasakan oleh masyarkat tidak bermanfaat dan tidak seimbang, maka pemerintah dalam hal ini, perlu mempertimbangkan kembali keberatan masyarkat atau suara yang datang dari masyarakat sekalipun secara yuridis formal bahwa KUHP yang baru jika ada pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD 45  bisa saja masyarakat mengajukan judicial review ke Mahakamah Konstitusi (MK). Ungkapnya.

“Aspirasi dan perjuangan mahasiswa dan masyarakat yang menolak UU KUHP dan UU KPK yang baru disahkan, itu dalam konteks konstitusional dalam demokrasi di Negara kita.” Jelasnya.

“Sesungguhnya Keadilan itu adalah Iman, dan ilmu itu adalah cahaya, maka abdikanlah ilmu pengtahuanmu untuk menegagkan keadilan, maka kamu termasuk orang saleh dan beriman.” Tengku Murphy menanggapi apa yang terjadi terkait dengan Revisi UU KPK dan Revisi UU KUHP yang sedang terjadi di Negeri ini.

# Darjono- Bkn