bakinonline.com

Kab. Bandung- Bakinonline.com

Menyikapi kian maraknya praktek Bank liar dan bank Emok, yang diindikasikan bentuk dari cara rentenir menjerat masyarakat dengan nilai utang yang bunga berbunga, hal ini menjadi perhatian pihak DPRD Kabupaten Bandung, dengan akan diterbitkannya Peraturan daerah (Perda)  inisiatif anti rentenir. Demikian dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H.Sugianto usai Musrenbang, Kamis (6/2/2020) di Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Akan diterbitkannya Perda Inisiatif anti rentenir ini, merupakan tindak lanjut dari Rapat koordinasi antara komisi B dan Komisi D juga stakeholder terkait, yang juga diikuti pihak Satpol PP dan Kepolisian. Dan encananya Perda tersebut akan diterbitkan di tahun ini, ujar Sugih.

Diharapkan dengan terbitnya Perda tersebut, selain melindungi masyarakat juga bisa mengeliminir pratek rentenir di wilayah Kabupaten Bandung.Selain itu hasil dari rakor yang dilaksanakan komisi B dan Komisi A tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan antara lain, Bupati Kabupaten Bandung diminta mengeluarkan Surat Edaran (SE)  untuk melarang masyarakatnya terlibat kegiatan rentenir atau bank emok. “Tidak ada kata terlambat, saat ini untuk fenomena bank emok selain solusi juga regulasi,” imbuhnya.

Di tegaskan, Sugih, untuk solusi bank emok bisa dengan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), ekonomi kerakyatan dan kegiatan usaha pariwisata. Selain itu, di Dinas sosial ada Kelompok usaha Bersama (Kube), serta bantuan sosial lainnya yang bertujuan membantu masyarakat miskin, baik segi pangan, kesehatan dan pendidikannya.

Jadi jika melihat program pemerintah, tidak perlu muncul fenomena bank emok, namun untuk mengatasi rentenir semua pihak, termasuk seluruh Perangkat Daerah (PD) harus terlibat. Dalam hal ini semua pihak jangan mengedapankan ego sektoral. Didalam mengantisipasi semakin maraknya praktek Bank Emok ini, harus mempunyai gerakan yang masif dan terstruktur, seperti gerakan politik,  ucapnya.

Saya meminta, agar Dinas Koperas Kabupaten Bandung dapat menangkap peluang yang ada di Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDB) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, ujar Sugih.

Disamping  itu Sugih menegaskan, pihak masyarakatpun harus diedukasi agar bijak didalam mengelola  keuangan, janganlah dana pinjaman ini digunakan untuk kebutuhan yang komsumtif, tetapi harus digunakan sebagai modal usaha. “Selama ini penyaluran dana, terutama yang dari pemerintah, dianggap hibah dan dijadikan bancakan. Semua ikut meminjam, tanpa mengesampingkan  urusan pembayarannya.  Akhirnya dana yang sumbernya dari APBD inipun tak jelas rimbanya, bahkan pinjaman lunak di BRI dan BPR pun tidak jelas juntrungnya,” ungkapnya.

Jadi edukasi itu sangat penting, dan upaya lainnya adalah memberdayakan dan mengoptimalkan peranan BUMDES sebagai badan usaha yang dapat menciptakan ekonomi kerakyatan. Perananan koperasi  harus lebih eksis lagi dan dapat menyalurkan  bantuan dana yang sesuai aturan dan tepat sasaran, pungkas Sugih.

# Sulaeman