ktc progres ....?
bakinonline.com

Jawa Barat – bakinonline.com

Tanah Merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang mempunyai peranan penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup rakyat, di Indonesia pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami sebagian besar rakyat Indonesia sejak jaman kolonial hingga saat ini berawal dari ketidak adilan Agraria. Oleh karena itu kemiskinan harus diakhiri dengan menegakkan keadilan Agraria.

Undang-Undang Landreform merupakan suatu produk untuk membangun keadilan Agraria dan keadilan hubungan produksi dari sektor pertanian/perkebunan sebagai pelaksanaan dari Pasal 33 UUD 1945. Redistribusi (Redis) tanah adalah kebijakan dan kegiatan pemerintah meredistribusikan tanah-tanah pertanian/perkebunan Negara kepada para petani, terutama petani penggarap yang tidak memiliki tanah.

Jadi, obyek tanah Redistribusi atau “tanah Redis“ adalah tanah pertanian/perkebunan yang sudah berstatus Tanah Negara (TN) dan telah dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah/BPN sebagai obyek Landreform. Tujuan Redistribusi tanah yang diselenggarakan di Indonesia adalah untuk meningkatkan taraf hidup para petani penggarap sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dimana dilakukan penelitian yang mengacu pada penelitian terhadap data sekunder terlebih dahulu untuk memperoleh ketentuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum terhadap masyarakat, dengan jalan penelitian atau terjun langsung ke masyarakat untuk mengumpulkan data yang obyektif, data yang diperoleh ini merupakan data primer. Berdasarkan analisis data, pembahasan masalah, dan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan program Redistribusi tanah dapat diujudkan.

Kendala, yang dihadapi pelaksanaan Redis antara lain sebagian besar petani penerima manfaat merasa keberatan dengan adanya pajak BPHTB yang wajib dibayar oleh mereka, sedangakan mereka sendiri adalah masyarakat golongan ekonomi lemah. Untuk itu pemerintah dengan pertimbangan dan kebijakan khusus dapat  membebaskan biaya Redis tersebut.

Berbeda, Pelaksanaan Redistribusi “Redis” di desa Dampit/Tanjungwangi, kecamatan Cicalengka kabupaten Bandung tidak sesuai dengan tujuannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial masyarakat, terutama para penggarap.

Kronologi,  

Tanah zona hijau, seluas kurang lebih 210 hektar yang berlokasi di desa Dampit/Tanjungwangi, kecamatan Cicalengka, kabupaten Bandung, Jawa Barat, adalah merupakan tanah bekas (eks) perkebunan yang ditinggalkan dan digarap oleh masyarakat setempat untuk bercocok tanam (ngebun) secara turun menurun hingga sekarang.

Konon,  pada tahun 1970 an tanah Negara tersebut dimohon kepada Pemerintah untuk dibagikan kepada masyarakat menggarap melalui program Redis dengan tujuan agar tanah tersebut dimiliki dan dikelola guna meningkatkan pendapatan disektor pertanian/perkebunan dan untuk kesejahteraan masyarakat, melalui SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat No. : 12/A-I/2/SK/73, tanggal 17 Januari 1973 dan Surat Intruksi Bupati No. A/255/BU/BI/7/73, tanggal 1 November 1973.

Maka, pada tahun 1987/1988 kantor ATR/ BPN kabupaten Bandung menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) berdasarkan Surat Keputusan Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 25-3-1967, No. LR.12/D/VIII/57/1967.  (yang diketahui sebanyak 331 buku SHM atas nama masyarakat penggarap),

Tidak sesuai dengan tujuan Redis, diketahui SHM yang seharusnya dibagikan kepada masyarakat kenyataannya oleh Panitia Redis hingga saat ini (tahun 2020) masyarakat/ ahli waris tidak pernah menerima SHM tersebut. Masyarakat desa Dampit dan desa Tanjungwangi saat ini merasa bingung, resah dan cemas karena terancam akan kehilangan tanah miliknya untuk selamanya, setelah mereka diusir (tidak boleh ngebun lagi).

Diketahui, tanah-tanah tersebut sedang dan telah dijual belikan oleh “Pengembang Kampung Tahfidz Cicalengka (KTC) Bandung.” dengan cara dijual belikan per- kavling kepada masyarakat umum.

Dari kejadian ini, diduga ada seorang/sekelompok orang yang dengan sengaja telah mengambil tanah Negara melalui Program Redis dengan mengatasnamakan masyarakat penggarap untuk kepentingan pribadi/kelompoknya. “Disini dinilai ada tindak korupsi yang mengakibatkan kerugian Negara.”?

Untuk itu, bagi masyarakat yang akan membeli tanah untuk keperluan pribadi atau berbisnis agar lebih teliti dan mengetahui asal-usul/ riwayat tanahnya, hal ini penting agar tidak terjadi salah beli dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

(darjono/red.bakin/d)