Lombok Timur – Bakinonline.com

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bidang Advokasi Muhamad Isnur mengatakan, rencana penyerangan Jemaah Ahmadiyah sudah dirancang dan disepakati sejak jauh hari.

Menurut dia, “penyerangan terhadap Jemaah Ahmadiyah bukan sekedar kejadian spontan. Rencana sepakat untuk mengusir jemaah Ahmadiyah sudah sejak tahun 2017,” kata Isnur dalam siaran pers di Kantor Pimpinan Pusat GP Anshor, pada hari Rabu (6/6/2018) di Jakarta.

Isnur menyatakan, bahwa kebencian dan ancaman terhadap jemaah Ahmadiyah telah berlangsung cukup lama, akan tetapi, kata Isnur, peristiwa-peristiwa sebelumnya yang terjadi pada tahun 2017 bisa diatasi ketika aparat dan pemerintah bersikap tegas melindungi hak-hak konstitusional masyarakat.

Jemaat Ahmadiyah di Lombok Timur diserang oleh massa, pada hari Sabtu siang dan malam (19/5/2018) serta Minggu pagi (20/5/2018). Penyerangan yang dilakukan sebanyak tiga kali itu mengakibatkan delapan rumah rusak, empat sepeda motor hancur, serta sebanyak 24 orang harus dievakuasi ke Kantor Polres Lombok Timur.

Dari keterangan resmi yang diterima Crew Bakinonline dari Juru Bicara Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), Yendra Budiana, Minggu (20/5/2018). Di tengah suasana khusyuknya ibadah puasa Ramadan yang seharusnya dijaga suasana damai serta menjaga amarah dan kebencian pada sesama umat, kata dia. sekelompok massa justru menodai kesucian bulan Ramadan dengan melakukan penyerangan, perusakan, dan pengusiran pada sesama warga negara yang sedang menjalankan ibadah puasa.

“Amuk masa ini sejatinya sudah terindikasi mulai bulan Maret 2018 dan dipertegas oleh kejadian pada tanggal 09 Mei 2018 di desa yang berbeda, namun masih di Kabupaten Lombok Timur,” kata Yendra.

Menanggapi hal itu, Kapolres Kabupaten Lombok Timur, AKBP Eka Fathur Rahman, menyatakan pihaknya telah berusaha melakukan pencegahan sejak perusakan dan penyerangan pada 9 Mei lalu. Namun, menurutnya, upaya tersebut belum sampai rampung dan sudah terjadi penyerangan beruntun sejak Sabtu hingga Minggu.

“Kami masih rapat dengan pemerintah daerah mengenai peristiwa penyerangan ini,  Jemaah Ahmadiyah bukan sepenuhnya kewenangan polisi. Ini ada pemda dan stakeholder untuk melindungi paham  minoritas,” kata Eka kepada awak media.

Saat ditanya perihal kronologi kejadian penyerangan jemaah Ahmadiyah pada penyerangan kedua dan ketiga, yang terjadi di hadapan aparat keamanan, Eka belum mau menjawab. Ia menyatakan akan mengirimkan kronologis setelah rapat dengan pemda dan stakeholder serta pihak lainnya selesai.  (Redaksi Bakin)