Jakarta, 26 Februari 2018 (bakinonline.com)

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan hakim terkait kasus penodaan agama yang menjeratnya. Sidang PK yang diajukan Ahok ini akan dimulai pada hari Senin, 26/2/2018. Jootje Sampaleng dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengatakan, sidang tersebut akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat.

Sidang PK yang diajukan oleh Ahok dapat disaksikan masyarakat umum, (sidang terbuka untuk umum). Dalam pengajuan PK, Ahok tidak ikut hadir karena sudah diwakili oleh kuasa hukumnya, “Berdasarkan pasal 3A surat edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016, yang berbunyi : Permintaan peninjauan kembali diajukan terpidana atau ahli warisnya ke pengadilan pengaju, kecuali jika terpidana sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, permintaan peninjauan kembali dan menghadiri persidangan peninjauan kembali serta penandatanganan berita acara pemeriksaan dapat dilakukan oleh kuasa terpidana.” Dalam hal ini Ahok boleh tidak hadiri di persidang Peninjauan Kembali (PK).

Ahok divonis 2 tahun penjara karena dianggap melakukan penodaan agama dalam pidatonya di Kepulauan Seribu pada Mei 2017 yang lalu. Setelah vonis dijatuhkan, Ahok berencana melakukan banding, tetapi urung dilakukan.

I Wayan Sudhirta, pengacara Ahok, menyebut, Ada tiga alasan yang mendasari batalnya pengajuan banding, yaitu “Alasan pertama, Pak Ahok ini tidak ingin ada kemacetan. Bayangkan yang dia pikirkan itu soal kecil-kecil,” ujar Wayan (19/7/2017). Alasan kedua, Ahok tidak ingin pendukungnya terus-menerus melakukan demo sampai meninggalkan pekerjaan. Ahok tidak mau nantinya ada demo tandingan dari pihak lawan sehingga bentrok. Alasan ketiga, berkaitan dengan adanya tudingan bahwa pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo melindungi Ahok. I Wayan dalam penjelasannya.  (Redaksi Bakin)