Bakinonline.com

Semende – bakinonline.com

Disaat ini wabah pandemi Covid-19 sudah menjadi perbincangan dimana-mana, bahkan korban yang dirawat karena positif terjangkit Covid-19 terus bertambah demikian juga korban meninggal terus bertambah. Jelas virus ini sangat berbahaya selain dapat menyebabkan kematian juga dapat memberikan dampak Sosial, Budaya, Ekonomi dan pelayanan masyarakat. Minggu (12/04/2020)

Kita masyarakat Kabupaten Muara Enim, khusus masyarakat Dapil IV Kabupaten Muara Enim merasa bersyukur sampai saat ini wilayah kita belum ada informasi terkait positif Covid-19, semoga seterusnya juga demikian, hal ini disampaikan Anggota DPRD Dapil IV, Kabupaten Muara Enim, Fraksi PDI-P, Alfran, S.Pt.

Dari pemantauan dilapangan, Dapil IV,  keluhan-keluhan yang ditemui hamper permasalahannya sama, baik yang dipantau di pemerintahan kecamatan, puskesmas, posko-posko maupun ditengah-tengah masyarakat, persoalannya yaitu belum adanya dan masih terbatasnya Alat Pelindung Diri (APD), masker, maupun termometer. Ditambah persoalan banyaknya warga yang mudik dari zona merah ke desa masing-masing. yang tidak mengindahkan himbauan pemerintah untuk tidak melakukan mudik. Jelas ini persoalan yang perlu dicarikan solusinya.

Puji syukur Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menyampaikan bahwa Pemkab telah menyiapkan anggaran 80 miliar, tentunya hal ini kita apresiasi apa yang telah dilakukan pemerintah Pemkab Muara Enim, akan tetapi anggaran tersebut harus menjawab persoalan-persoalan yang telah Alfran, S.Pt paparkan tadi dengan cepat dan transparan, katanya.

Misal harus segera menyediakan APD, dan masker. Penyediaan APD dan masker bisa dilakukan pengadaan maupun mengajak masyarakat untuk berinovasi membuat APD maupun masker dengan anggaran 80 miliar. Hal tersebut juga diperkuat dengan peraturan Bupati, bahwa masyarakat Kabupaten Muara Enim wajib menggunakan masker.

Persoalan banyaknya pemudik atau kedatangan masyarakat yang berasal dari zona merah, Pemkab Muara Enim harus mencarikan solusi terkait pengisolasian ataupun 14 hari karantina, dimana persoalan kebijakan Desa maupun Kecamatan harus menyediakan tempat atau rumah isolasi, persoalan yang ditemukan di lapangan, tidak ada masyarakat yang bersedia rumahnya dipakai walaupun disewa umtuk dijadikan rumah isolasi.

Untuk solusi hal ini, Pemkab harus mengambil kebijakan-kebijakan yaitu memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang dimiliki Pemda, banyak fasilitas ataupun aset pemkab seperti GOR, balai-balai, dan bila perlu sekolah-sekolah, yang saat ini sedang diliburkan, tentunya fasilitas-fasilitas tersebut harus dilengkapi dengan cara disekat-sekat, ketersediaan air bersih maupun penerangannya.

Hal tersebut akan memudahkan dalam pemantauan dan pengawasan ODP maupun PDP. Inti dari persoalan ini, Plt Bupati Muara Enim harus cepat, kongkrit dan transparan dalam merealisasikan dana 80 miliar tersebut. Sehingga masyarakat Kabupaten Muara Enim terhindar dari Covid-19, selain itu kita semua berdoa semoga masyarakat kita selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin." ucap Fraksi PDI-P, Alfran, S.Pt.

Selaras juga dikatakan Imam Mahmudi, selaku Ketua Gafensi Kabupaten Muara Enim" Coba kita bayangkan, apabila ada pasien yang berobat ke Puskesmas atau Rumah Sakit Pratama, dimana APD yang terbatas dan bisa jadi pasien-pasien tersebut terpapar Covid-19, maka secara otomatis tenaga-tenaga medis kita dipuskesmas maupun Rumah Sakit Pratama akan terpapar semuanya, ini akan mengakibatkan kelumpuhan dalam pelayanan kesehatan.

Saat ini Kades-Kades telah terlihat nyata respon dan cepat tanggap dengan kegiatan-kegiatan untuk penanggulangan Covid-19, walaupun dana desa belum cair 25%, tutur Imam.   (Hikman – Sumsel)