Dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikkan. Di sebutkan bahwa salah satu asas dalam pembangunan ketenaga listrikan adalah otonomi daerah. Otonomi daerah dapat di artikan kemandirian daerah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada diwilayahnya dan hal ini juga meliputi masalah listrik di tingkat daerah, dalam Pasal lain juga di singgung tentang pembangunan menyangkut masalah listrik bagi masarakat miskin, daerah terpencil dan perbatasan serta pedesaan adalah tangung jawab pemerintah daerah. Undang-undang ini mempertegas pada kita semua bahwa sebenarnya kasus listrik yang ada di daerah tidak lepas dari tanggung jawab Pemda dalam penyelesaiannya. Pemda sebagai pelaku utama pembangunan di tingkat lokal sekurang-kurangnya harus berperan dalam dua hal menyoal krisis listrik yang ada di berbagai daerah pertama :
Pemda harus membangun iklim yang baik dalam bidang ketenaga listrikkan sehingga paling tidak kebutuhan di tinggkat daerah dapat terpenuhi. Peran swasta dalam pembangunan listrik di tinggkat daerah harus terus di maksimalkan. Kreativitas Pemda dalam membangun relasi dengan badan usaha yang ada di nilai sanggat di perlukan.
Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya alam yang di perlukan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik di daerah, efisiensi yang biasa di sebut do the think right dapat di artikan peranan pemda dalam menentukan sikap kebijakan dan tindakan di bidang ketenaga listrikkan harus pas dengan kondisi yang di hadapi. Pertambahan permintaan listrik yang semakin meningkat harus di sikapi secara cepat oleh pemda kemudian efektif do the right think berarti setiap kebijakan yang di ambilnya adalah keputusan yang tepat baik di tinjau dari segala aspek, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Jangan sampai kebijakan yang di ambil hanya untuk kebutuhan jangka pendek saja yang akan berdampak pada krisis energi di masa yang akan datang. Rencana umum ketenaga listrikkan nasional harus senantiasa melihat kebutuhan daerah dan prospeknya harus jangka panjang, selain itu perencanaan nasional juga harus berdasarkan efisiensi berkeadilan dimana pemenuhan kebutuhan listrik di daerah-daerah terpencil jauh lebih penting di banding dengan perawatan-perawatan tenaga listrik di daerah yang sudah cukup kebutuhan listriknya. (Bakin Korwil Sulteng).