demo tolak ruu cipta kerja ...
bakinonline.com

Suara Rakyat – bakinonline.com

Pada Selasa (25/8/2020) lalu. Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Aktivis melakukan aksi turun ke jalan menuju ke Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, dengan tuntutan utama menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang sedang dibahas oleh DPR RI dan pemerintah.

Massa aksi demo sebelumnya melalukan long march dari depan gedung TVRI yang akhirnya membubarkan diri usai ditemui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan berkomunikasi secara langsung dengan Ketua Umum KSPI Said Iqbal di atas mobil komando.

Dalam Omnibus Law, terdapat tiga RUU yang siap diundangkan, antara lain : RUU tentang Cipta Kerja, RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, dan RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Namun, RUU Cipta Kerja menjadi paling banyak disorot. Selain substansinya yang dinilai bakal lebih banyak merugikan masyarakat, pembahasannya yang dikebut di masa pandemi covid-19 juga memunculkan asumsi bahwa RUU ini sengaja dibuat hanya demi memuluskan kepentingan segelintir pihak saja.

Apa itu Omnibus Law ?.                                                                            Secara terminologi, banyak literatur menyebut kata Omnibus berasal dari Bahasa Latin, yang artinya “untuk semuanya”. Mengutip Black’s Law Dictionary, Omnibus memiliki makna “untuk semua : mengandung dua atau lebih,” dan seringkali diterapkan pada RUU legislatif yang terdiri lebih dari satu subjek umum. Dalam perkembangannya, kata Omnibus banyak diarahkan ke dalam istilah Omnibus bill, yang diartikan sebagai “sebuah RUU dalam satu bentuk yang mengatur bermacam-macam hal yang terpisah dan berbeda, dan seringkali menggabungkan sejumlah subjek yang berbeda dalam satu cara, sehingga dapat memaksa eksekutif untuk menerima ketentuan yang tidak disetujui atau juga membatalkan seluruh pengundangan.”

Dengan demikian, dalam konteks Omnibus Law RUU Cipta Kerja, maka dapat diartikan sebagai bentuk “satu undang-undang yang mengatur banyak hal”, yang mana ada 79 UU dengan 1.244 pasal yang akan dirampingkan kedalam 15 bab dan 174 pasal dan menyasar 11 klaster di undang-undang yang baru.

Mengutip Naskah Akademik Omnibus Law RUU Cipta Kerja (PDF), ada 11 klaster yang masuk dalam undang-undang ini termasuk : Penyederhanaan Perizinan; Persyaratan Investasi; Ketenagakerjaan; Kemudahan Berusaha; Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM; Dukungan Riset dan Inovasi; Administrasi Pemerintahan; Pengenaan Sanksi; Pengadaan Lahan; Kemudahan Investasi dan Proyek Pemerintah; serta Kawasan Ekonomi Khusus. Lantas, mengapa RUU ini mendapat banyak kritik dan penolakan ?.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, merilis kertas kebijakan berjudul “Omnibus Law Cipta Kerja : Obsesi Pembangunan yang Merampas Ruang dan Mengorbankan Pekerja”. Tulisan itu berisi kajian, sorotan dan kritik, hingga rekomendasi LBH Jakarta kepada pemerintah dan DPR RI terkait Omnibus Law