somasi
bakinonline.com

Jawa Tengah – bakinonline.com

Sebut usahanya adalah tempat lokalisasi dan tempat mesum, Anton selaku pemilik usaha karaoke Mambar Desa Permanu tidak terima dengan statement beberapa warga di Desa Permanu yang dilontarkan dalam pertemuan musyawarah desa pada hari selasa, 30 Juni 2020 lalu, di Balai Desa Permanu.

Pertemuan yang dihadiri oleh ketua RT, RW, tokoh masyarakat, serta dihadiri juga oleh Babinsa, Babinkamtibnas, dan Camat Pakisaji membahas adanya karaoke di desa tersebut.

Dalam pertemuan itu kepala desa Suparno menyatakan bahwa,  dirinya selaku kepala desa tidak punya kewenangan dalam memberi ijin usaha tersebut, “kepala desa sifatnya hanya sebagai pengantar untuk diteruskan ke Bupati selaku pemberi ijin usaha”, ujarnya.

Hasil dari pertemuan tersebut adalah berupa berita acara musyawarah desa (musdes) yang nantinya langsung akan diteruskan kepada Bupati kabupaten Malang.

Pernyataan ketua RT. 01/ RW. 02 dimana karaoke itu berdiri, menyatakan bahwa warga RT. 01 tidak keberatan dengan adanya usaha tersebut.

Dikarenakan masalah ini menjadi ricuh didesa tersebut dan banyak unsur provokasi, maka Anton selaku pemilik usaha Karaoke memberi kuasa kepada lawyer Ach. Hussairi, S.H. yang tergabung dalam lawfirm “Kompak Law”

“Menurut kami selaku kuasa hukum CV. Pelangi yg mengelola usaha Cafe Karaoke Keluarga “MBABAR” menyampaikan, Suparno selaku Kepala Desa Permanu harus lebih bijak dalam adanya problem solving dimasyarakat,  Suparno harus bisa mengambil kebijakan bukan malah proaktif memprovokasi warganya untuk membuat ricuh suasana di desa Permanu, klien kami CV. Pelangi (Sundari) sudah berusaha setahap demi setahap mengurus perijinan terkait usaha buka Cafe Karaoke tersebut, membuat CV, buat kartu NPWP, mulai ijin lingkungan sekitar lokasi usaha, dan KRK namun setelah dari ijin HO warga sekitar sudah membubuhi tanda tangannya tidak keberatan dengan dibukanya Cafe Karaoke tersebut.

Suparno selaku Kades Permanu tidak mau menanda tangani ijin HO dg tidak memberikan alasan hukum yang jelas, oleh karena itu kami Ach. Hussairi, SH, selaku kuasa hukum CV. Pelangi (Sundari) menduga, Kades telah mempersulit dan mencekal usaha Cafe Karaoke milik klien kami, dan tidak cakap dalam pelayanan publik sesuai dengan UU Pelayanan Publik Nomor 25 th 2009, Kades juga telah melanggar Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 ‘Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan…. Setiap warga negara sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.

“Kades selaku kepala pemerintahan ditingkat desa telah melanggar Pasal 4 UU No. 39 th 1999 tentang HAM ‘Hak untuk hidup’, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidakk dituntut atas dasar hukum yg berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.” Ujar Ach. Hussairi, S.H.

Terkait statmen Munip (oknum tokoh agama) yang menuduh bahwa,  “diwilayah RT. 01/ RW. 02, Desa Permanu, Kec. Pakisaji sebagai tempat prostitusi itu adalah sebuah pencemaran dan fitnah terhadap warga RT. 01/ RW. 02, Desa Permanu Kec. Pakisaji sesuai dengan Pasal 310 jo 311 KUHP”. Tambahnya.       (dewi/red.bakin/mlg)