Jakarta – Bakinonline.com 

Kontrak PT Freeport Indonesia di Tambang Grasberg, Papua, akan berakhir pada 2021. Pemerintah sudah menjanjikan perpanjangan izin operasi hingga 2031 dan dapat diperpanjang lagi sampai 2041 jika Freeport memenuhi persyaratan yang diberikan pemerintah.

Perpanjangan akan diberikan jika Freeport mendivestasikan 51% saham ke pemerintah, membangun smelter di dalam negeri untuk memurnikan seluruh hasil produksinya, dan meningkatkan penerimaan untuk negara.

Banyak pihak yang mempertanyakan, mengapa kontrak Freeport harus diperpanjang, kenapa tidak dibiarkan selesai di 2021 saja, lalu Tambang Grasberg diserahkan ke kita ( pemerintah Indonesia).

Crew Bakinonline dalam kutipannya, Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan alasan pemerintah menjanjikan perpanjangan kepada Freeport.

“Dalam Kontrak Karya (KK) itu, Freeport juga dapat mengajukan perpanjangan, itu ada di Undang Undang. Pertanyaannya, apakah setelah 2021 kita sudah mampu mengelola untuk melanjutkan proyek ini”, ?

Saya kira ini perlu ada transisi, secara teknis, engineering, pengelolaan tambang yang begitu kompleks di Mimika perlu adanya transisi. Dalam konteks memiliki 51%, saya kira ini transisi yang sangat baik, Ignasius dalam penjelasannya.

Banyak yang ngomong kita mampu mengelolanya. Enggak ada bukti sebelumnya, referensinya apa.?

Kita lihat, tambang besar kita apa di bidang minerba? Misalnya Antam. Antam tidak pernah mengelola yang sekompleks itu. Kalau kita ambil alih namun gagal, ini beresiko besar.

Divestasi, bangun smelter, penerimaan negara naik, salah satu saja mereka enggak mau ya apa boleh buat. 2021 tidak akan saya perpanjang.

Hasil perundingan kemarin, Apa yang disepakati dicantumkan dalam lampiran IUPK. Ini izin, enggak ada Kontrak Karya, dan Freeport mau menerima. Ini dituangkan dalam detail divestasi harus kapan, smelter kapan, penerimaan negara bagaimana. Mereka minta boleh saja bayar lebih mahal asal ada kepastian. Jangan nanti pemerintahnya ganti lalu pajak naik turun dan sebagainya. Kalau investasi besar tidak ada kepastian, siapa yang mau investasi?

Kalau divestasi, maunya pemerintah Indonesia sebelum 2021 harus selesai 51%. Kalau smelter, 5 tahun sampai 2022 sejak IUPK dan semua kesepakatan ini ditandatangani

Bapak Presiden juga tegas orangnya, Presiden bilang enggak punya kepentingan sama sekali, ya sudah jalan saja.

Kalau kita lihat UU Minerba, yang dilarang ekspor adalah mineral yang belum diolah, belum melalui proses pengolahan dan pemurnian. Jadi kalau Freeport mengajak sebuah perusahaan patungan, boleh saja. Yang tidak boleh itu setelah 5 tahun dia ekspor yang belum diolah dan dimurnikan.

Arahan Presiden, apakah pemerintah bersedia menerima perpanjangan Freeport di Papua? Boleh diperpanjang maksimal 2 x 10 tahun sesuai Undang Undang, dengan syarat harus mau melakukan divestasi sampai kepemilikan pihak Indonesia 51%. Kedua, harus membangun smelter karena ini diamanatkan UU Minerba. Bangun dalam 5 tahun sejak IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) diterbitkan, kalau zaman dulu enggak ditulis kapan. Ketiga, penerimaan negara dari pajak dan royalti harus lebih baik dibanding dengan landasan KK. Komisi VII DPR RI juga sangat mendukung supaya ini bisa jadi. Menurut saya ini win-win solution. (Redaksi Bakin)