bakinonline

Bandung, 12 September 2017

Seluruh Kecamatan Kota Bandung sudah melakukan perekaman KTP Elektronik (eKTP) sejak tahun 2011 dan mencetak eKTP sejak tahun 2005. Dari pertengahan tahun 2015 Blangko eKTP dikirim dari Kementrian Dalam Negri (Kemendagri) karena seluruh sarana eKTP disediakan Kementrian Dalam Negri (Kemendagri).

Namun permohonan yang masuk untuk membuat eKTP tidak sesuai dengan blangko yang dikirim Kemendagri, Pada bulan November 2016 tak ada lagi yang menerima stok blangko dari Kemendagri, hal ini menyebabkan tak ada yang bisa mencetak eKTP, dan pemohon dengan resi di bulan Juli 2016 terhambat, belum ada perubahan dan kemajuan. Hal ini berlanjut sampai tahun sekarang 2017 yang memang blangko eKTP dari Kemendagri stoknya hanya ada pada saat tertentu.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung mencacat sebanyak 80.000 lebih warga Bandung belum melakukan perekaman eKTP. Dari total 1.745.989 jiwa yang wajib memiliki KTP, tercatat Warga Bandung yang telah direkam mencapai 1.665.375 jiwa pada akhir Desember tahun lalu, kebanyakan penduduk yang belum melakukan perekaman di usia 17 tahun yang memang baru bisa mendapatkan eKTP.

Masih banyak masyarakat yang sudah melakukan perekaman eKTP akan tetapi belum mendapatkan eKTP, hanya saja masyarakat diberikan Surat keterangan sebagai pengganti sebelum mendapatkan eKTP, Surat keterangan dapat dipergunakan untuk Kepentingan Pemilu, Pemilukada, Pilkades, Perbankan, Imigrasi, Kepolisian, Asuransi, Pernikahan, dan lain lain berdasarakan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 471.13/10231/Dukcapil tanggal 29 September 2016 perihal Format Surat Keterangan sebagai Pengganti eKTP.

Namun Masyarakat belum mengetahui sampai kapan Surat keterangan ini dapat ditukarkan menjadi eKTP, yang pastinya sebagian Masyarakat tahu bahwa eKTP memang sedang bermasalah dengan adanya pemberitaan Tentang Kasus eKTP yang sedang marak di Media sekarang ini. Masyarakat ingin kejelasan kapan blangko untuk eKTP akan disediakan oleh Pemerintah kembali.

Kasus bancakan eKTP ini sudah benar-benar membuat masyarakat gerah dan resah, semua urusan birokrasi juga terhambat jadi tambah parah, padahal Presiden pun sudah marah, tapi permasalahan tentang eKTP tetap susah. (TRC_Bakin Pers)