Kabupaten Bandung – Bakinonline.com

Permasalahan pemakaian lahan milik Kereta Api Indonesia (KAI) diseputaran wilayah Kabupaten Bandung, diperoleh informasi dari salah satu masyarakat pendiri bangunan, Jaya, 54 tahun, di Baleendah, dia mengakui kalau setiap tahunnya membayar uang sewa. Begitu juga dengan warga pendiri bangunan lainnya.

“Masyarakat Pendiri Bangunan di Lahan KAI Berhak Mendapatkan Kompensasi”
bakinonline.com

Dikatakan Jaya, besarnya uang sewa ditentukan berdasarkan jenis bangunan dan hitung permeter persegi (m2) dengan rincian, untuk semi permanen dikenakan biaya Rp. 150.000,- /m2. Sementara bangunan permanen dikenakan biaya Rp 250.000,-/m2. Jadi jumlah bangunan pengguna lahan dihitung dari besarnya lahan yang dipakai.

Dia mengaku sudah puluhan tahun menempati lahan KAI ini. Pengakuannya untuk alamat dan dokumentasi pun sudak eksis di tempat ini. Demikian juga dengan dokumen kelahirannya.

“Jadi mengenai akivasi penggunaan rel kereta api cepat, memang kami sudah mendengar. Itu konsekuensi jelas bagi kami. Hanya kami berharap akan ada kompensasi kebijakan dari PT. KAI untuk rumah kami,” harap Jaya.

Sementara di kawasan Bandung Selatan tepat di wilayah lokasi wisata, terdapat Bangunan Hotel yang jelas bangunannya menumpangi rel kereta api. Seperti halnya Jaya, salah satu pengurus yang tak mau menyebutkan namanya itu pertahunnya sudah membayar sewa lahan ke PT. KAI. Padahal permasalahannya adalah tata letak bangunannya itu.

Sementara dalam UU No. 86 tahun 1958 serta PP No. 40 dan 41 tahun 1959, dijelaskan secara yuridis aset perusahaan kereta api pada saat zaman Belanda beralih menjadi aset DKA yang sekarang sudah menjadi PT. KAI (Persero), oleh karena itu semua aset yang ada dalam Grondkaart otomatis menjadi milik Pemerintah Indonesia dan kemudian diserahkan pengelolaannya kepada perusahaan kereta api yaitu PT. KAI (Persero).

Lebih lanjut diterangkan, posisi Grondkaart juga diperkuat dengan adanya surat dari Menteri Keuangan Nomor B-II/MK. 16/1994 tanggal 24 Januari 1995 yang ditujukan kepada kepala BPN. Dalam surat tersebut terdapat dua poin utama, pertama disebutkan bahwa tanah-tanah yang diuraikan dalam Grondkaart pada dasarnya merupakan kekayaan negara sebagai aktiva tetap Perumka yang sekarang berubah nama menjadi PT.KAI (Persero).

Ditambah dengan Keputusan Direksi No Kep.U/KA.102/IV/I/KA.2016 tanggal 27 April 2016. Besaran tarif yang muncul pun didasarkan pada beberapa hal, pertama dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dimana melalui NJOP bisa diketahui klasifikasi tanah tersebut. Kedua dari Upah Minimun Regional (UMR). Ketiga dari perutukannya, apakah lahan tersebut digunakan untuk kebutuhan komersial atau non komersial, hunian untuk tempat tinggal maupun hunian campur. Keempat adalah luasan, dimana semakin luas lahan yang disewa maka tarif juga semakin besar.

Yang menjadi permasalahan di sini, ditegaskan Karyono, apa yang akan diperbuat atau kompensasi dari aktivasi rel kereta api. Sebagai Konsultan Tata Ruang, Karyono juga sudah mempelajari berbagai dampak dari aktivasi baik aspek lingkungan mau pun sosial. Kita harus memperhatikan tata ruang wilayah yang saat ini sangat jauh berbeda. Memang untuk positifnya akan terasa tapi dampak negatifnya harus juga jadi pemikiran.

 Diharapkan Karyono, “sebelum dilakukan aktivasi penggunaan rel dilakukan dulu perhitungan kerugian masyarakat pendiri. Setelah itu baru dilakukan penertiban. “Mereka hanya menyewa lahan tapi bangunannya atas biaya sendiri. Maka wajar bila mereka mendapatkan kompensasi,” ujarnya.

Untuk status lahan itu pun, lanjut Karyono, tidak diketahui secara pasti rinciannya. Berapa lahan yang merupakan HGS dan berapa besar lahan yang HGP. “Ini perlu ditelusuri dengan benar, agar tidak menjadi polemik di kemudian hari,” pungkasnya.

# Q_Agus. Bkn Bdg