bakinonline.com

Jakarta – bakinonline.com

 Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. memimpin rapat antar kementerian/ lembaga terkait Omnibus Law di Gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).

Usai rapat, Mahfud mengatakan pihaknya ingin Omnibus Law dipahami secara utuh sehingga tidak dianggap sebagai peraturan baru yang asing. Mahfud menjelaskan omnibus law ialah peraturan untuk mensinkronkan berbagai aturan di bidang yang sama.

Ia memberi contoh, misalnya tentang aturan untuk perizinan investasi. Setiap kementerian/ lembaga memiliki aturan berbeda tentang itu kendati obyeknya sama. Nah, Omnibus Law diharapkan dapat menjadi solusi.

“Ini diatur dengan Omnibus Law. Jadi bukan hukum yang aneh-aneh gitu ya. Misalnya, kalau sekarang cara perizinan yang berbeda-beda. Menteri Perindustrian memberi izin beda, orang mau investasi selesai di perindustrian, belum kata bea cukai, belum kata pajak, belum kata ini, jadi pintunya terlalu banyak (maka) dibuat omnibus law,” kata Mahfud.

Lebih lanjut Mahfud menjelaskan, Omnibus Law bisa dibilang sebagai metode pembuatan undang-undang yang mengatur banyak hal dalam satu paket. Tujuan dibentuknya Omnibus Law ini, agar memperlancar investasi di tengah sengkarut peraturan yang dipandang tumpang tindih.

“Jadi masyarakat supaya jangan menganggap Omnibus Law sesuatu makanan aneh. Itu metode pembuatan undang-undang untuk mengatur banyak hal dalam satu paket, itu namanya omnibus law. Agar tidak tumpang tindih dan tidak membuat macet, kan investasi sekarang macet karena aturannya banyak,”pungkas  Mahfud.

# Darj- Bkn