Bandung – Bakinonline.com

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menanggapi 98 catatan dan rekomendasi kinerja Ridwan Kamil dan Oded M Danial selama lima tahun terakhir memimpin Pemerintahan Kota Bandung. 98 catatan tersebut tertuang dalam laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan (LKPJ AMJ).

Ridwan mengatakan, “anggota legislatif harus ikut bertanggung jawab terhadap capaian positif dan negatif dalam pembangunan daerah. Sebab, keduanya punya peran besar menentukan nasib pembangunan Kota Bandung. Jadi proses pemerintahan itu ada dua arah, bahwa keberhasilan ini, keberhasilan legislatif dan eksekutif,” ujar Ridwan.  saat ditemui awak media di Jalan Dago Kota Bandung, Kamis (2/8/2018).

“Kalau ada catatan juga mereka ikut bertanggung jawab. Karena kekurang sempurnaan bisa saja, karena sebuah kendala di legislatif,” tambahnya. Emil mengaku, ada sejumlah program yang belum berjalan optimal. Situasi itu wajar dalam dinamika memimpin sebuah daerah dan tidak ada yang sempurna.

Secara batin yang saya yakini. “Saya ini bukan pemimpin yang malas, semua dinamika saya kerjakan, saya ada buktinya, masalah setelah mengerjakan ada yang berhasil, ada yang berproses, ada yang kurang berhasil saya kira itu wajar,” ujar Ridwan.

Namun ia menjelaskan, di masa kepemimpinannya bersama Oded, Pemkot Bandung telah mendapat ratusan penghargaan dari lembaga independen dan pemerintah pusat. Itu artinya, Kota Bandung mengalami perubahan tang positif. ” Dilihat dari sejunkah 336 penghargaan dari lembaga independen dan pemerintahan pusat membuktikan bahwa kami melakukan perubahan,” ujarnya.

Penghargaan itu, tidak mungkin datang tanpa ada progres perubahan. “Penghargaan itu dibandingkan dengan kota kabupaten lain yang mungkin tidak seperti di Bandung,” Ridwan dalam ucapannya.

“Rekomendasi itu jadi catatan tentunya dan akan saya diskusikan dengan Mang Oded supaya bisa lebih baik lagi untuk tugas saya sebagai Gubernur,” kata Ridwan.

Dalam catatan dewan, salah satu yang jadi sorotan adalah rendahnya pemenuhan kewajiban merealisasikan ruang terbuka hijau (RTH). Ridwan menanggapi, dengan beralasan bahwa harga tanah di Kota Bandung jadi kendala karena sangat mahal. Ia pun telah menyiasati dengan membeli beberapa bidang lahan di tingkat RW.  Yang saya tahu pada saat kita tidak bisa beli lahan besar, maka kita beli kahan kecil di tingkat RW.  Dan laporan yang masuk ke saya ada 70-an lokasi. Sekarang pertanyaannya begini, “lahan di Bandung itu mahal sekali dan sudah habis,” ujarnya.”

Kalau dipaksakan dengan cara harus ada sesuai peraturan, kita ada kendala pada anggaran. Sebagai contoh, “dulu kita sudah siapkan anggaran kan dewan yang nyoret dengan alasan titik pembeliannya belum dilakukan,” Ridwan menegaskan. (Redaksi Bakin)