Jakarta – Bakinonline.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Walikota Malang Non Aktif Mochamad Anton sebagai tersangka dalam kasus pemberian uang suap untuk memuluskan pembuatan APBD Perubahan pada tahun anggaran 2015 lalu. Bahkan sejumlah anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 ikut terlibat dalam pembagian fee.

Basaria Panjaitan, wakil ketua KPK mengatakan “penyidik menemukan fakta yang didukung bukti, ketika masih menjabat sebagai Wali Kota Malang, Anton memberikan fee kepada anggota DPRD periode 2014-2019 dengan total mencapai Rp 600 juta.” Berdasarkan bukti yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan barang elektronik, fee tersebut mengalir kepada 18 anggota DPRD Kota Malang.

“Penyidik mendapatkan fakta-fakta yang didukung alat bukti bahwa 18 tersangka berasal dari unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang pada periode 2014-2019, telah menerima fee dari Walikota Malang periode 2013 – 2018 bersama-sama tersangka JES (Jarot Edy Sulistyono) yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemkot Malang tahun 2015,” Basaria ketika memberikan keterangan pers di gedung KPK pada Rabu, (21/03).

Dengan pemberian fee tersebut, maka Arief selaku Ketua DPRD menjanjikan akan membuat proses pembahasan APBD Perubahan 2015 lebih mudah dan tanpa interupsi. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan fee tersebut diberi istilah “uang pokir” atau pokok-pokok pikiran.

Dari penyelusuran Crew Bakinonlin, berdasarkan data yang disampaikan oleh lembaga anti rasuah, fee tersebut dibagi rata ke berbagai partai politik yang ada di DPRD Kota Malang. Tercatat ada kader dari 9 parpol yang menerima.

Berikut nama politisi di DPRD Kota Malang yang diduga menerima fee tersebut dan dijadikan tersangka oleh KPK  :

  1. Suprapto, anggota DPRD Malang periode 2014-2019 (Ketua Fraksi PDI Perjuangan)
  1. HM. Zainudin. Wakil Ketua DPRD Malang periode 2014-2019 (Partai Kebangkitan Bangsa)
  2. Sahrawi, anggota DPRD Malang periode 2014-2019 (Partai Kebangkitan Bangsa)
  3. Salamet, anggota DPRD Malang pericde 2014-2019 (Partai Demokrat)
  4. Wiwik Hendri Astuti, Wakil Ketua DPRD Malang periode 2014- 2019 (Partai Demokrat)
  5. Mohan Katelu, anggota DPRD Malang periode 2014-2019 (Partai Amanat Nasional)
  6. Sulik Lestyowati, anggota DPRD Malang periode 2014-2019
  7. Abdul Hakim, anggota DPRD Malang periode 2014-2019 (PDI Perjuangan)
  8. Bambang Sumarto, anggota DPRD Malang periode 2014-2019 (Ketua Komisi C)
  9. lmam Fauzi, anggota DPRD Malang periode 2014-2019 (Ketua Komisi D)
  10. Syaiful Rusdi, anggota DPRD Malang periode 2014-2019 (Partai Amanat Nasional)
  11. Tri Yudiani, anggota DPRD Malang periode 2014-2019 (PDI Perjuangan)
  12. Heri Pudji Utami, anggota DPRD Malang periode 2014-2019 (Partai Nasional Demokrat)
  13. Hery Subianto, anggota DPRD Malang periode 2014- 2019 (Partai Demokrat)
  14. Ya’qud Ananda Budban, anggota DPRD Malang periode 2014-2019 (Partai Hanura-PKS)
  15. Rahayu Sugiarti, anggota DPRD Malang periode 2014-2019 (Wakil Ketua DPRD dari Partai Golkar)
  16. Sukarno, anggota DPRD Malang periode 2014-2019 (Ketua Fraksi Golkar)
  17. H. Abd Rachman, anggota DPRD Malang periode 2014-2019 (Partai Kebangkitan Bangsa)

Namun, Basaria mengaku tidak hafal berapa masing-masing fee yang diterima oleh anggota DPRD tersebut. Penyidik KPK telah menggeledah beberapa lokasi guna untuk mengumpulkan barang bukti.

Pada Agustus 2017, penyidik KPK telah menggeledah ruang kerja Anton di Balai Kota. Sementara, pada Selasa (20/03), giliran kediaman pribadi Anton yang digeledah. Kediaman Ananda juga tak luput digeledah oleh penyidik. (Redaksi Bakin)