Jakarta, 31 Januari 2018  (bakinonline.com)

Aturan baru dari operasional angkutan online yang termaktub dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 108 tahun 2017 masih menuai kontroversi, meski sudah harus diterapkan 1 Februari 2018. Masih ada sejumlah pihak yang mendukung penerapannya dan menolaknya.

Aturan ini sebaiknya dikaji ulang, pasalnya isi peraturan tersebut adalah pengulangan dari revisi Permenhub 26/2017 yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

“Pemerintah harusnya melihat ulang kebijakannya,”  ada beberapa masalah yang perlu dibenahi di peraturan tentang angkutan sewa khusus tersebut, salah satunya tentang penerapan tarif  oleh pemerintah daerah. Ini tak sesuai dengan peraturan yang sudah ada, yakni tarif ditentukan oleh interaksi antara penyedia jasa dengan konsumen. Sementara dalam Permenhub No. 108 thn 2017 bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan menentukan formula penentuan tarif.

Di samping itu, cakupan wilayah operasi dan kuota kendaraan yang dibatasi juga dianggap bermasalah, ketika dua hal itu diatur pemerintah, maka pemerintah dianggap membuat aturan konvensional.

Lebih baik menjalankan rencana yang sudah ada sambil berbenah dari pada tak melakukan apa pun. Ia berkaca pada Permenhub No. 32 thn 2016 yang mengatur hal yang sama, belum sempat terlaksana, peraturan itu direvisi dan lahir menjadi Permenhub No. 26 thn 2017.

Hanya saja MA membatalkan 14 poin dalam Permenhub No. 26 thn 2017 tersebut. MA menilai poin-poin itu bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebelumnya, putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 37 P/HUM/2017 menyatakan bahwa pengemudi online menang di tingkat MA, yang dalam ajuannya, angkutan sewa khusus berbasis aplikasi online disebut sebagai konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dalam moda transportasi yang menawarkan pelayanan yang lebih baik, jaminan keamanan dan perjalanan dengan harga yang relatif murah dan tepat waktu.

Pemberlakuan Permenhub No.10 thn 2017 ditunda selama beberapa bulan sebagai bentuk sosialisasi kepada para pelaku industri. Dan rencana pada 1 Februari 2018 besuk  aturan tersebut akan mulai diberlakukan.

Bagaimana nasib para pelaku angkutan taksi online kedepan, adakah solusi lain yang lebih bijak dan berkeadilan. ?   (Redaksi Bakin)