Bakinonline.com – Ketua KPU Kota Tegal, Agus Wijanarko menunjukkan salahsatu nama warga negara asing (WNA) di Kartu Keluarga di KPU Kota Tegal, Jawa Tengah, Rabu (6/3/2019).  Yang lalu

Kisruh antara Kemendagri dan KPU lagi-lagi terjadi dalam kasus 103 WNA yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Hari pemilihan umum tinggal sebentar lagi, tapi masalah terkait data pemilih masih juga mengemuka. Setelah beberapa waktu lalu ramai orang Cina punya e-KTP, kini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan ada 103 Warga Negara Asing yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Jika nama Anda masuk dalam DPT, itu artinya Anda punya hak memilih pada pemilu nanti, baik memilih presiden-wakil presiden atau anggota legislatif. Salah satu syarat jadi pemilih ini adalah Warga Negara Indonesia (WNI).

Sebanyak 103 WNA ini berasal dari 29 negara. Orang Jepang yang paling banyak tercatat dalam DPT, jumlahnya mencapai 18 orang. Sementara orang Cina hanya empat.

Kasus ini diketahui setelah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri menelusuri data 1.680 WNA yang punya e-KTP.

Para WNA ini memang bisa membuat e-KTP setelah memenuhi izin tinggal tetap, sudah berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, sebagaimana yang diatur dalam UU 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Temuan Kemendagri ini langsung ditindaklanjuti KPU. Mereka melakukan pengecekan faktual dengan mencocokkan e-KTP WNA ke pemiliknya. Verifikasi ini dilakukan di 17 provinsi dan di 54 kabupaten/kota yang tercantum di DPT. Jika kemudian ditemukan data e-KTP itu masuk DPT, maka KPU akan segera menghapusnya.

Terlepas dari kisruh ini, yang jadi masalah kenapa masih saja ada data yang tak tepat mengingat DPT tersebut telah difinalisasi KPU pada 15 Desember 2018?

KPU menyusun DPT berdasarkan data pemilu terakhir (atau dalam kasus ini data dari Pilkada 2017-2018), seperti diatur pada Pasal 12 (f) UU 7/2017 tentang Pemilu. Di sana dijelaskan bahwa KPU bertugas “memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih”.

Data kependudukan dari pemerintah, dalam hal ini Dukcapil, dipakai sebagai pembanding untuk memutakhirkan DPT. Data yang dimaksud dinamakan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4)–yang berdasarkan e-KTP.

Ketika sinkronisasi pertama kali dilakukan, DPT dari KPU yang selaras dengan DP4 hanya 160 juta, padahal jika ditotal harusnya lebih kurang 192 juta. Dengan kata lain, ada perbedaan sekitar 31 juta. Pada DPT hasil perbaikan (DPTHP) tahap I, KPU menetapkan DPT sebanyak 187 juta orang dan masih beda dengan DP4.

Angka DPT dan DP4 baru relatif seimbang pada DPTHP tahap II, yang diumumkan Desember lalu. Jumlah DPT ditetapkan sebanyak 192.828.520, terdiri dari laki-laki dan perempuan, dari dalam dan luar negeri.

Mendagri Tjahjo Kumolo sempat bilang perbedaan angka disebabkan karena KPU tak pakai DP4. Atau dengan kata lain, KPU yang salah. Tapi pernyataan ini dibalas Komisioner KPU Viryan Azis yang bilang Kemendagri tak pakai data terbaru. DP4, kata dia, disusun pada semester II 2017 dan karenanya tak lagi relevan.

“Dengan selisih waktu satu tahun akan bertambah juga masyarakat yang sudah merekam dan punya e-KTP,” kata Viryan.

Grew Bakinonline meminta, “Aagar tidak ada lagi warga negara asing (WNA), khusnya yang masih tercatat  dalam Daftar Pemilih Tetap DPT di beberapa daerah di Indonesia.  yang jelas-jelas mereka tidak mempunyai hak pilih.  Tetapi ikut/ diikutkan untuk menyembang suara dalam Pemilu tanggal 17 April 2019 nanti.?  Diharapkan Pemili 2019 dapat berjalan dengan Jujur dan berkeadil (tidak ada kecurangan).”  # Darjono- Bakin