Jakarta – bakinonline.con

Terdakwa kasus ujaran kebencian, Ahmad Dhani menghadiri Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membacakan Pleidoi.

BTatang dengan menenakan blangkon hitam, Dhani duduk sambil membacakan pleidoinya di hadapan para majelis hakim di ruang sidang.

Dalam isi pleidoinya, Ahmad Dhani mengatakan dirinya merasa sanksi dengan isi keseluruhan UU ITE Pasal ujaran kebencian yang dibuat di tahun politik.

 Ahmad Dhani dalam sel tahanan LP Cipinang

“Yang mulia Majelis hakim, kita patut curiga jangan-jangan UU ITE pasal ujaran kebencian ini dibuat di tahun politik hanya untuk memasung aktivis dari kegiatan-kegiatan berdemokrasi. Karena hampir semua korbannya adalah aktivis yang tidak pro rezim.” kata Dhani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (17/12/2018).

Lanjut Dhani, UU tersebut tidak berlaku bagi pihak yang pro dengan rezim.

“Bagi mereka yang pro dengan rezim tidak tersentuh dengan UU ITE ujaran kebencian, bahkan kami sudah melakukan riset di seluruh pengadilan negeri di Indonesia belum ada terdakwa yang diputus bersalah atas ujaran kebencian tanpa subjek hukum yang jelas,” katanya.

Saat menemani menuju ruang sidang, Fadli Zon mengatakan kasus yang menjerat Ahmad Dhani sama saja mengancam demokrasi di Indonesia.

“Itu mengadili akal sehat dan juga menurut saya ini mengancam demokrasi dan juga saya kira ancaman terhadap demokrasi sangat serius dalam kasus ini,” kata Fadli.

Di tahun politik ini Dhani sering berurusan dengan hokum, termasuk ketika ia bicara soal Ahok.

Jack Boyd Lapian, yang mengaku pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, melaporkan Dhani atas twitnya di Twitter masing-masing pada 7 Februari, 6 Maret, dan 7 Maret 2017. Pada 7 Februari dia menulis: “Yang menistakan agama si Ahok, yang diadili KH Ma’ruf Amin.” Pada 6 Maret ia kembali menulis: “Siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya.”

Terakhir, pada 7 Maret, dia menulis: “Sila pertama Ketuhanan YME. Penista agama jadi gubernur… Kalian waras???”

Jack Boyd melaporkan Dhani dengan pasal UU ITE, Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45a ayat 2. Dhani lalu dikenai Pasal 45 A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dan pada tanggal 16 April 2018, Ahmad Dhani pertama kali menjalani sidang pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hingga putusan 1,5 tahun penjara untuk Ahmad Dhani diketok majelis hakim berdasarkan analisa yuridis atas dakwaan cuitan ujaran kebencian di akun Twitter milik Ahmad Dhani @AHMADDHANIPRAST.    # Red. Bakin