kebijakan mudik yang membingungkan ....
bakinonline.com

Nasiomal- bakinonline.com

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (PMK) memutuskan meniadakan libur panjang dan melarang mudik Idul Fitri atau lebaran 2021. Hal ini dilakukan dengan alasan agar program vaksinasi Covid-19 dapat berlangsung secara optimal.

Disisi lain, Kementerian Perhubungan (Kemhub) malah tidak melarang masyarakat untuk mudik pada periode angkutan Lebaran 2021. Kemhub bersama Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 berjanji akan mengetatkan persyaratan perjalanan serta mengintensifkan kegiatan tracing bagi masyarakat yang akan mudik.

Dua perbedaan kebijakan yang dikeluarkan tersebut saat ini menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai langkah Kemhub dan Kemko PMK merupakan bentuk kebijakan yang tidak konsisten.

“Kebijakan ini tidak konsisten, semestinya soal mudik ini harus dibahas secara keseluruhan, baru kemudian diputuskan. Apakah ada mudik terbatas, atau boleh mudik dengan catatan-catatan,” kata Karyono di Jakarta, Sabtu (27/3/2021).

Karyono menyatakan kebijakan pemerintah tentunya harus memiliki dasar yang diambil dari berbagai pertimbangan. Semua dilakukan agar tidak ada perbedaan pandangan maupun kebijakan di setiap kementerian.

“Setiap pengambilan kebijakan harus mengedepankan pertimbangan dan menjadi keputusan bersama. Perbedaan kebijakan dalam satu pemerintahan akan berpengaruh dalam kepercayaan publik terhadap penanganan Covid-19,” kata Karyono.

Menurut Karyono, konflik kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 tidak baru pertama ini terjadi. Namun, terjadi juga sejak pertama kali penularan Covid-19 ditemukan. Termasuk juga terkait larangan mudik pada tahun 2020 lalu yang akhirnya juga menimbulkan pro dan kontra dan ketidaksinkronan dalam kebijakan kebijakan.

(jon/red.bkn/d)