tim independen usut tewasnya 6 anggota ...
Jokowi Tolak Tim Independen Usut Tewasnya 6 Anggota FPI

Bogor – bakinonline.com

Presiden Jokowi didesak membentuk tim independen untuk menyelidiki kasus penembakan 6 anggota Front Pembela Islam (FPI). Namun, menurutnya hal tersebut tidak diperlukan.

Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah tidak perlu membentuk tim independen guna mengusut insiden penembakan 6 anggota FPI dan pembunuhan 4 orang warga Sigi di Sulawesi Tengah, yang terjadi baru-baru ini.

Menurut Presiden, Indonesia sudah memiliki Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), suatu wadah yang menerima pengaduan apabila terjadi perbedaan pendapat antara masyarakat dengan aparat penegak hukum terkait masalah tersebut. Jokowi menyampaikan hal ini dalam menanggapi desakan dari sejumlah elemen masyarakat untuk membentuk tim independen guna mengusut tuntas tewasnya orang dalam kejadian diberberapa tempat akhir-akhir ini.

“Jika memerlukan keterlibatan lembaga independen, kita memiliki Komnas HAM. Dimana masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (13/12/2020).

Lebih lanjut, ia menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Oleh sebab itu, menurutnya, hukum di tanah air harus dipatuhi, semata-mata untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

“Sekali lagi saya tegaskan kita harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kita. Menjaga pondasi bagi kemajuan Indonesia,” tegas Jokowi.

Menurutnya, aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum secara tegas dan adil. Sedangkan masyarakat dihimbau tidak berlaku semena-mena dalam melanggar hukum.

“Untuk itu, tidak boleh ada warga dari masyarakat yang semena-mena melanggar hukum yang merugikan masyarakat apalagi membahayakan bangsa dan negara. Dan aparat hukum tidak boleh mundur sedikit pun,” tegasnya

Namun, Jokowi menekankan kepada aparat hukum agar tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku dalam menjalankan setiap tugasnya, dan yang paling penting adalah tetap melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).

“Melindungi HAM dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur,” jelasnya.

Ia memahami jika ada perbedaan pendapat terkait dengan proses penegakan hukum. Oleh karena itu, mantan wali kota Solo ini mengimbau agar proses-proses tersebut harus sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia.

“Ikuti prosedur hukum. Ikuti proses peradilan. Hargai keputusan pengadilan,” tegas Jokowi.

(ban/resp.bkn/bgr)